Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2020
Pemkab Bogor Tutup Tempat Wisata Bukit Alas Bandawasa yang Viral | 3 Berita Persib Hari Ini: Igbonefo, Abdul Aziz, Robert Alberts | 5 Manfaat Penting Pistachio Sumber Antioksidan dan Protein | Cerita Soal 4 Anggota Brimob Pengawal Nurhadi | Zuckerberg - Trump Bicara Lewat Telepon, Soal Apa? | Tujuh Remaja Ditangkap di Pulogadung, Diduga Berniat Tawuran | Namanya Dicatut untuk Penggalangan Dana, Choi Siwon Ingatkan Fan | Aturan New Normal Masjid, Jaga Jarak hingga Wudu di Rumah | Kasus George Floyd, Mayweather Jr Akan Tanggung Biaya Pemakaman | Buka Lagi Sekolah, Ada Tahap Pra New Normal di Yogyakarta | DFB Akan Selidiki Aksi Solidaritas Pemain buat George Floyd | Marcus Rashford Ikut Dukung Keadilan Untuk George Floyd | IHSG Diprediksi Menguat, Ini Rekomendasi Saham Pilihan | Warga Bogor Bikin Dapur Umum bagi Keluarga Terdampak Covid-19 | Nurhadi Pernah Berusaha Menghilangkan Barang Bukti | Kasus Baru Virus Corona di Arab Saudi Bertambah 1.881 | Shop&Drive Layani Penggantian Aki dan Pelumas di Rumah, Gratis | Pilot Garuda di-PHK, Dirut: Ini Keputusan yang Berat | Karakter Zodiak Paling Percaya Diri dan Misterius Versi Tinder | Agar Aman dari Orang Ketiga, Ini Tips Pernikahan ala Nur Asia Uno | Denny Indrayana Jelaskan Alasan Jokowi Sulit Dimakzulkan | Kasus Corona Berkurang, Kafe dan Toko di Turki Mulai Buka | Lockdown, Pasien di India Konsultasi dengan Dokter Secara Online | Suara Klub Liga Inggris Terbelah, Lanjutan Kompetisi Terancam | SUV Buatan Cina Ini Punya Bodi Boxy Tantang Toyota Land Cruiser | Pengacara Sebut Alasan Dwi Sasono Ajukan Rehabilitasi | Dana PEN untuk BUMN dan B-30, Politikus Gerindra: Menggelikan | Bursa Transfer: Juventus Siap Barter Bernardeschi dan Jorginho | Muhammadiyah Anggap Ade Armando Serang Kehormatan Din Syamsudiin | Mahathir Sebut Pemimpin Partai Lupakan Janji Lawan Korupsi | Menyemai Benih Lokomotif Ekonomi | Stop Pemberangusan Suara Kritis | Bos RB Leipzig Tak Bisa Tahan Langkah Timo Werner ke Liverpool | Hari Ini, PSSI dan Klub Bahas Nasib Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 | Manfaat Pitera, Air Beras untuk Kulit Cegah Keriput Hingga Penuaan Dini | Tampilan Honda Freed Versi Modulo Agresif, Interior Mewah | Dukung George Floyd, 4 Pemain Bundesliga Terancam Hukuman | Cara Pelatih Persib Bandung Memaknai New Normal | 7 Jenis Pekerjaan yang Muncul Akibat Pandemi Corona | Wagub DKI: Potensi Penularan Corona Saat New Normal Lebih Tinggi | 3 Pejabat yang Minta New Normal Sekolah Ditunda karena Pandemi | Penasihat Trump Berbeda Soal Demonstrasi Rusuh George Floyd | Ketegangan di AS Meningkat, Harga Emas Diprediksi Kian Melesat | Pemprov DKI Belum Siapkan Skema New Normal di Sekolah | Din Syamsuddin Sebut 3 Syarat Pemakzulan Presiden, Apa Saja? | Iran Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19, Kenapa? | Hasil Liga Jerman: Cologne Vs Leipzig 2-4, Timo Werner Cetak Gol | Jadwal Liga Italia: FIGC Bicara Peluang Laga Dihadiri Penonton | New Normal Salat di Masjid, Ini Protokol DMI | Sutan Zico Nikmati Pemusatan Latihan Virtual Timnas U-19 | Filipina Aktif Pasca Pelonggaran Lockdown Corona, seperti Apa? | Nurhadi dan Jejak Perkara di Mahkamah Agung | Anies Baswedan Libatkan Pakar Bahas Masa Transisi New Normal | Penumpang Sepi, Wings Air Belum akan Terbang ke Aceh | Proyek Konstruksi Mangkrak, Kinerja BUMN Karya Diprediksi Melorot | Kenormalan Baru, DMI Perbolehkan Buka Masjid Kembali | Pengedar yang Suplai Ganja untuk Dwi Sasono Masih Diburu Polisi | Menpan RB Meminta ASN Beradaptasi dengan New Normal dalam Bekerja | Berinvestasi di Era New Normal, Instrumen Apa yang Cocok? | Akhir Pelarian Nurhadi dan Cerita Uang Diguyur di Kloset | New Normal, Wagub DKI Ingatkan Warga Tak Euforia Keluar Rumah | Kata BMKG, Cuaca Jakarta Cerah Sepanjang Hari Ini | Investor Mulai Optimistis, Bursa Saham Eropa Menguat | Nurhadi Tertangkap, KPK: Bukti Bahwa Kami Terus Bekerja | Dikabarkan PHK Sejumlah Pilot, Ini Penjelasan Bos Garuda | Tangkap Nurhadi dan Menantunya, KPK Gandeng Polri | Pengemudi Ojek Online Batalkan Rencana Demo di Depan Istana | KPK Tangkap Nurhadi Eks Sekretaris MA | Ade Armando Jelaskan Postingan Muhammadiyah Gulirkan Pemakzulan | Din Syamsuddin Bicara Tiga Syarat Pemakzulan Presiden | Denny Indrayana: Secara Politik Jokowi Sulit Dimakzulkan | 5 Zodiak yang Terlahir jadi Orang Kaya, Pandai Cari Uang | Kantor Polisi di Kalimantan Selatan Diserang, Satu Personel Tewas | Polisi New York Berlutut untuk Solidaritas kepada George Floyd | TNI Tanggapi Cuitan Veronica Koman soal Pemberitaan Media | Waspada Virus Corona Menempel pada Kacamata, Bersihkan dengan Ini | Gaya Zaskia Gotik saat Menikah secara Negara, Gamis Dusty Pink | Dwi Sasono Ditangkap, Widi Mulia Matikan Kolom Komentar IG Mereka | 60 Persen Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Terancam Tak Bisa Bayar | | | | | | | | | | |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Bahaya UU KPK yang Baru | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Kamis, 17 Oktober 2019 09:38 WIB

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Bahaya UU KPK yang Baru | Berita Tempo Hari Ini

Suasana jalan tol dalam kota di depan Gedung DPR RI yang diblokade oleh mahasiswa pada Selasa sore, 24 September 2019. Massa memasuki jalan tol dalam kota saat menggelar aksi tolak RKUHP dan UU KPK. TEMPO/Subekti

DOWNLOAD APP sumutkota.com

SUMUTkota.com, Jakarta - Ditentang banyak kalangan, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru resmi berlaku hari ini, Kamis, 17 Oktober 2019, meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasal 73 ayat 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan".

Tim Transisi KPK menyatakan sejumlah pasal dalam UU KPK yang baru itu melemahkan kewenangan KPK. Berikut ini tiga hal yang bisa membahayakan kerja KPK:

  1. Kewenangan yang Dipangkas

Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan. Namun dalam UU baru kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh Dewan Pengawas.

"Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2019.

Kewenangan menggeledah dan menyita juga harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B yang mengatur penyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1x6 bulan dan dapat diperpanjang 1x6 bulan.

KPK hanya boleh mengambil alih penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh polisi dan jaksa. Proses penuntutan perkara korupsi yang dilakukan juga mesti berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, sehingga KPK tak lagi independen dalam menjalankan fungsinya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana juga menilai aturan ini adalah sebuah kemunduran, karena KPK adalah lembaga yang menggabungkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap.

  1. Dewan Pengawas

    DPR kembali mengusulkan adanya Dewan Pengawas KPK, meski hal ini sudah ditolak berkali-kali dalam upaya revisi UU KPK sebelumnya. Dewan Pengawas beranggotakan lima orang pilihan DPR dan atas usulan DPR. Proses pemilihan mirip dengan seleksi calon pimpinan KPK menggunakan panitia seleksi. “Dewan pengawas ini adalah representasi pemerintah dan DPR yang ingin ikut campur terhadap KPK,” kata Kurnia.

  2. Status Kepegawaian ASN

Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan menghilangkan independensi pegawai karena kenaikan pangkat dan pengawasan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

"Ini mendegradasi KPK dari lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah, sebagai pegawai negeri atau ASN yang berada di bawah garis komando subordinasi," kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar.

HALIDA BUNGA FISANDRA | ROSSENO M. AJI | BUDIARTI UTAMI PUTRI



Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Bahaya UU KPK yang Baru | Bang Naga | on Kamis, 17 Oktober 2019 09:38 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Bahaya UU KPK yang Baru
Description: Menurut UU KPK baru kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1260771/mulai-berlaku-hari-ini-berikut-bahaya-uu-kpk-yang-baru.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Server Pulsa Online
» Masyarakat Mengeluh Sulit Isi Token Listrik
» Wabah Ebola Kembali Merebak di Kongo
» Liverpool Berlutut, Tanda Simpati untuk George Floyd
» Drama KPK Memburu Jejak Nurhadi Sampai ke Rumah Mertua
» Toko Komik AS Jadi Korban Vandalisme saat Demo George Floyd
» Samsung Diduga Bakal Bikin HP Pakai Baterai Lepas Pasang
» Harga Minyak Dunia Stabil Akibat Tarik Menarik Sentimen

Karir


Lirik


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI Contack Me Zodiak
© 2017 - 2020 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

DOWNLOAD APP sumutkota.com




Page loads : seconds