Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Mom Shaming pada Ibu Hamil Berdampak Negatif pada Kesehatan Janin | Yanto Basna Bicara Aksi Suporter dan Nasib Timnas Indonesia | Bomber H-6K Cina Disebut Salinan Tu-160 Rusia, Apa Bedanya? | Periode Kedua Jokowi, Ini Harapan Menteri Darmin | Pangeran William dan Kate Middleton Bertemu dengan PM Khan | OTT KPK Ungkap Kode Mangga Manis Suap Bupati Indramayu | Buntut Insiden Rasis Vs Inggris, Bos Sepak Bola Bulgaria Mundur | 2021, Toyota dan Lexus Akan Luncurkan 3 Mobil Listrik | Tim Bulu Tangkis Junior Peraih Piala Suhandinata Disambut Meriah | Ini Kata Pelatih Vietnam Usai Taklukkan Timnas Indonesia di Bali | Kiwi Kaya Nutrisi, Rasakan Manfaatnya untuk Asma dan Jantung | Bosan Miskin, Ini yang Dilakukan Moeldoko Untuk Mengubah Nasib | Begini Kondisi Balita Korban Aniaya PRT Remaja di Depok | Sekolah SMP dan SMA California Mulai Jam Belajar Lebih Siang | Yanto Basna Disorot Saat Timnas Keok, Simon McMenemy Membelanya | Indonesia Ditekuk Vietnam, Irfan Bachdim: Kami Harus Bercermin | Rilis Pekan Depan, Realme XT Dibekali Fitur Dark Mode? | Rumah DP 0 Rupiah Tak Dirasakan Manfaatnya, DPRD DKI Sarankan Ini | Teriakan 'Simon Out' Terus Bergema, Begini Reaksi Simon McMenemy | Hasil Kualifikasi Euro 2020: Spanyol Lolos, Italia Juara Grup | Tak Mau Rugi, Perempuan di Taiwan Goyang Mesin Capit Boneka | Ditahan KPK, Bupati Indramayu Minta Maaf | Faisal Basri: Performa Luhut dan Rini Tak Prima di Kabinet Jokowi | Riset: Polusi Udara di Cina Memicu Keguguran | Kesal Dimarahi Majikan, PRT Remaja Aniaya Balita di Kota Depok | Satu Rumah Sakit, Kivlan Zen Kirim Bunga dan Doa untuk Wiranto | Militer Rusia Mulai Duduki Suriah Utara Menyusul Invasi Turki | Kurangi Limbah, Perusahaan Bir Denmark Kembangkan Botol Kertas | Gerindra Bakal Kembalikan Posisi Sandiaga Sebagai Wakil Prabowo? | Selfie di Toilet, Pasangan Pengantin India Bisa Terima Rp 10 Juta | London Larang Aktivis Lingkungan Extinction Rebellion Berdemo | Pelecehan Seksual di KRL Depok: Korban Teriak, Pelaku Ditahan | OTT KPK di Kalimantan Timur, Kepala BPJN Balikpapan Dibekuk | Pejabat Militer AS Malu Trump Tidak Bela Kurdi dari Invasi Turki | 2 Tahun Pimpin Jakarta, Kata Anies Soal Gubernur Rasa Presiden | Volkswagen Tunda Investasi Rp 20 T karena Invasi Turki ke Suriah | Polri: Teroris Siap Aksi Bunuh Diri di Hari Pelantikan Presiden | Adik Hanum Rais Sebut Penusukan Wiranto Tak Sesuai Ajaran Islam | Akbar Tandjung Bocorkan Calon Kabinet Jokowi Jilid II | Gerindra Siapkan Dua Calon Menteri Kabinet Jokowi | Disebut Anies Baswedan Giring Opini, PSI : Gubernur Anggap Receh | Kabinet Jokowi Jilid II, Menteri dari Profesional Dinilai Loyal | 2 Tahun Anies Pimpin Jakarta, Survei: Rumah DP Nol Tak Bermanfaat | Tahapan Seleksi CPNS, MenpanRB: Mulai 25 Oktober | Kabinet Jokowi Jilid II: PKB Minta Gerindra Dipikirkan Belakangan | OTT KPK Bupati Indramayu: Februari Dilantik, Oktober Ditangkap | Waspada Bakar Modal Uang Elektronik | Mom Shaming pada Ibu Hamil Berdampak Negatif pada Kesehatan Janin | Yanto Basna Bicara Aksi Suporter dan Nasib Timnas Indonesia | Bomber H-6K Cina Disebut Salinan Tu-160 Rusia, Apa Bedanya? | Periode Kedua Jokowi, Ini Harapan Menteri Darmin | Pangeran William dan Kate Middleton Bertemu dengan PM Khan | OTT KPK Ungkap Kode Mangga Manis Suap Bupati Indramayu | Buntut Insiden Rasis Vs Inggris, Bos Sepak Bola Bulgaria Mundur | 2021, Toyota dan Lexus Akan Luncurkan 3 Mobil Listrik | Tim Bulu Tangkis Junior Peraih Piala Suhandinata Disambut Meriah |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Apa Warisan Jokowi untuk KPK | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Selasa, 17 September 2019 07:00 WIB

Apa Warisan Jokowi untuk KPK | Berita Tempo Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. ANTARA

Arya Fernandes
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Di tengah kisruh Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi, belum terdengar pernyataan yang jelas dari Presiden Joko Widodo. Sikap Jokowi yang terkesan diam tersebut membuat kita bertanya: bagaimana sebenarnya posisi presiden terhadap revisi Undang-Undang KPK? Apa yang akan diwariskan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? Mampukah Jokowi menolak keinginan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melemahkan KPK?

Hal itu perlu kita tanyakan untuk melihat bagaimana komitmen politik Jokowi dalam mendukung penguatan agenda pemberantasan korupsi. Komitmen politik Jokowi menjadi penting karena turut mempengaruhi kredibilitas yang selama ini ia bangun. Kredibilitas politik membuat Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan presiden dalam dua periode.

Dulu, saat masuk kancah politik nasional, Jokowi menawarkan kebaruan dan inovasi. Ia bukan bagian dari elite lama dan bukan bagian dari jejaring bisnis politik yang sudah menggurita. Saat maju di Jakarta pada 2012, ia membawa harapan baru mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Selama memimpin, sejak dari Solo, ia tidak melakukan deal-deal politik kotor, apalagi berurusan dengan lembaga penegak hukum. Ia dianggap satrio piningit yang akan memperbaiki keadaan politik yang sudah kotor.

Harapan publik dan masyarakat sipil begitu besar saat ia menantang calon Gubernur DKI inkumben, Fauzi Bowo, ketika itu. Dengan citra sebagai pemimpin bersih, Jokowi berhasil menggalang kekuatan massa akar rumput dan juga aktivis dari lembaga nonpemerintah serta masyarakat sipil. Begitu juga dukungan media dan kelompok bisnis serta profesional. Walhasil, Jokowi menang setelah melakoni dua putaran pemilihan kepala daerah yang ketat. Setelah menang di Jakarta, Jokowi diproyeksikan cocok untuk memimpin Indonesia dan ia berhasil menang sebagai presiden untuk dua periode.

Dengan beragam prestasi itu, lantas apa sumbangan Jokowi untuk penguatan KPK?Dari sisi alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejak 2015 sampai 2019, anggaran untuk KPK tidak pernah menyentuh angka di atas Rp 1 triliun. Alokasi APBN bagi KPK mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2015, KPK mendapat anggaran sebesar Rp 898,9 miliar, lalu naik pada 2016 sebesar 991,8 miliar, dan turun lagi pada 2017 sebesar

Rp 849,5 miliar. Pada 2018, KPK mendapat anggaran sebesar Rp 854,2 miliar dan turun lagi pada 2019 menjadi Rp 813,4 miliar.

Bila melihat tren peningkatan realisasi penyerapan anggaran, tak ada alasan untuk menurunkan alokasi anggaran bagi KPK. Bahkan Presiden sebaiknya perlu meningkatkan alokasi anggaran di atas Rp 1 triliun per tahun bagi KPK. Peningkatan anggaran itu dapat mendukung penguatan KPK dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Saat ini, dalam merespons RUU KPK, Presiden masih belum jelas posisinya. Istana seperti bermain aman dan memilih mencari posisi yang abu-abu di tengah penolakan publik yang tinggi dan putusan rapat paripurna DPR.

Bagi publik, penting untuk mengetahui bagaimana komitmen politik Jokowi untuk merealisasi janji kampanye sejak pemilihan presiden 2014 dan 2019. Dalam visi-misi Jokowi, baik pada periode pertama maupun kedua, program pemberantasan korupsi disampaikan dalam Nawacita I dan II. Dua dari sembilan poin dalam misi itu memuat pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya, serta penegakan sistem hukum yang bebas korupsi.

Misi tersebut diturunkan dalam beberapa program, seperti mencegah praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan anggaran; membangun zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan whistle blower system (WBS); melanjutkan langkah pemberantasan mafia peradilan dan korupsi di lingkungan peradilan; serta memperkuat KPK. Data Lembaga Survei Indonesia (2019) menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi dan pilihan terhadap Jokowi. Artinya, pilihan Jokowi untuk menyelamatkan KPK akan mendapatkan apresiasi positif dari publik. Sebaliknya, bila ikut memperlemah KPK, ia akan mendapatkan kecaman dari publik.

Kini, seusai pemilihan umum, saatnya kita menanti langkah Jokowi untuk memperkuat KPK. Tapi Presiden masih membisu. Belum terdengar pernyataan tegas Jokowi mengenai posisi pemerintah terhadap RUU KPK. Kita berharap Jokowi mampu membendung keinginan DPR untuk melemahkan KPK. Tingginya penolakan publik terhadap rencana pelemahan KPK seharusnya bisa menjadi bekal Presiden untuk menolak keinginan DPR. Survei CSIS sejak 2015 sampai 2018 menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap KPK, yaitu di atas 90 persen.

Keputusan Jokowi untuk menolak sejumlah pasal yang akan melemahkan kinerja KPK akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi saat ini tantangan pemberantasan korupsi masih berat. Data Corruption Perception Index dari Transparency International menunjukkan tidak terjadi peningkatan yang tinggi. Dari 2015 sampai 2018, Indonesia belum mampu menyentuh skor di atas 40 (dari 100). Maka, kini kita menunggu warisan Jokowi untuk penguatan KPK.



Apa Warisan Jokowi untuk KPK | Bang Naga | on Selasa, 17 September 2019 07:00 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Apa Warisan Jokowi untuk KPK
Description: Di tengah kisruh Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi, belum terdengar pernyataan yang jelas dari Presiden Joko Widodo.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1248673/apa-warisan-jokowi-untuk-kpk.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Alpukat Hawaii Pecahkan Rekor Terberat di Dunia
» Spanyol Lolos ke Piala Eropa 2020 Secara Dramatis
» IMF Pangkas Lagi Proyeksi Laju Ekonomi Global Jadi 3 Persen
» Ma'ruf Sebut Rangkap Ketum MUI dan Wapres Bukan Pelanggaran
» Ledakan Besar Hantam Galaksi Bimasakti 3,5 Juta Tahun Lalu
» Jaksa Agung: Kami Sungguh-sungguh Tangani Kasus Wiranto
» Putin Bahas Investasi dan Luar Angkasa di Abu Dhabi

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds