Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2020
Tahun Ini UTBK dan SBMPTN Berbarengan, Pendaftaran Mulai Besok | Mulai Produksi, Ferrari Tes Kesehatan Keluarga Karyawan | Kebakaran Jembatan Merah Bogor, 14 Mobil Damkar Dikerahkan | Cerita Terawan VS Eks Ketua MKEK IDI yang Jadi Dekan UPN Veteran | Lagi, Wartawan Afganistan Tewas Jadi Sasaran Bom | Kemenko Maritim: Ekspor Benih Lobster Tak Boleh Jor-joran | Kebakaran Jembatan Merah Bogor, Bima Arya Pimpin Pemadaman | Pemerintah Umumkan Nasib Ibadah Haji Sebelum 5 Juni | Tyson Fury Incar Rekor Kontrak Terbesar dalam Sejarah Tinju Dunia | Kenali 10 Penyebab Sakit Kepala, Ada Hipertensi Dan Kurang Tidur | Jokowi Minta Kurva Covid-19 Mulai Turun Pada Mei, Ini Faktanya | New Normal, Bima Arya Prioritaskan Dibukanya Kembali Rumah Ibadah | Lockdown, Restoran Ini Gulung Tikar Setelah 84 Tahun Beroperasi | Bos Baru TVRI Surati Sri Mulyani Soal Rapel Tukin Karyawan | Liga Jerman: Dortmund Menang Besar, Jadon Sancho Torehkan 2 Rekor | Kemendagri Tegaskan Tak Ada Larangan ASN Naik Ojek Online | PBNU Terbitkan Protokol New Normal di Masjid, Simak Isinya | Risiko Kebiasaan Minum Teh saat Hamil, Awas Kelebihan Kafein | Ulang Tahun ke-50, Erick Thohir: Penuh Makna dan Istimewa | Ketua KOI Tuntut Kreativitas Pembinaan Atlet di Tengah New Normal | Pemerintah Sebut Belum Ada Rencana Buka Sekolah Sampai September | MotoGP: Jorge Lorenzo Juarai Balapan Virtual di Silverstone | Bersiap New Normal, Warga Jaksel Gotong Royong Bersihkan Masjid | Hingga H+5 Lebaran, 362 Ribu Kendaraan Bergerak ke Arah Jakarta | Apartemen Bintang Manchester City Kebobolan, 3 Arloji Mewah Raib | 3 Bintang Bundesliga Ikut Tuntut Keadilan Untuk George Floyd | Bundesliga: Jadon Sancho Hat-trick, Borussia Dortmund Menang 6-1 | Pemain Muda Fiorentina Ini Ungkap Alasannya Tolak Liverpool | Nilai Syahrini Pojokkan Luna Maya, Netizen Beri Dukungan | Terawan Copot Mantan Ketua MKEK IDI sebagai Dekan di UPN Veteran | Menghadapi Mike Tyson, Anthony Joshua: Menang Pun Akan Diejek | Awan Besar Berjajar Sepanjang Pantai Jawa, Ini Penjelasan BMKG | Ikatan Dokter Anak Anjurkan Sekolah Ditutup Hingga Desember 2020 | Dicopot Terawan, Masa Jabatan Dekan FK UPN Veteran Masih 2 Tahun | 3 Jawaban WHO tentang Kebiasaan Merokok dan Infeksi Covid-19 | Syahrini dan Reino Barack akan Laporkan Akun Penggemar Luna Maya? | Rektor Minta Terawan Tunda Pencopotan Dekan FK UPN Veteran | Annisa Pohan Tunjukkan Parsel Raksasa Lebaran 2020, SBY Terkesan | | | | | | | | | | |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

YLKI Desak Kemendag Revisi Aturan Soal Label Halal Daging Impor | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Selasa, 17 September 2019 06:24 WIB

YLKI Desak Kemendag Revisi Aturan Soal Label Halal Daging Impor | Berita Tempo Hari Ini

Kuota Impor Daging Tetap

DOWNLOAD APP sumutkota.com

Tempo.Co, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak Kementerian Perdagangan segera membatalkan atau merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Pasalnya YLKI menilai beleid tersebut cacat hukum.

"Demi menjamin keamanan pada konsumen saat mengonsumsi daging dan turunannya dan demi kepatuhan terhadap produk hukum yang lebih tinggi," ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Senin, 16 September 2019.

Menurut Tulus, tak adanya pasal yang mewajibkan adanya sertifikasi atau label halal untuk produk daging hewan impor dalam beleid tersebut secara diametral melanggar tiga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga melanggar UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Mengacu pada UU JPH, bahwa semua produk makanan/minuman, termasuk daging yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya," kata Tulus.

Hal tersebut juga serupa dengan poin di dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa produk yang dikonsumsi konsumen harus dijamin keamanannya bagi konsumen. Bagi konsumen muslim, aspek kehalalan adalah menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah keamanan secara umum. "Oleh karena itu YLKI mendesak agar Permendag tersebut segera dibatalkan, minimal direvisi."

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan akan ada revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Dengan revisi tersebut, akan ada pasal di dalam beleid itu yang menegaskan kewajiban memenuhi persyaratan halal untuk memasukkan produk hewan ke dalam negeri.

"Kami akan menegaskan kembali, kami akan memasukkan kembali di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 bahwa pada saat memasukkan barang harus memenuhi halal, agar masyarakat yakin dan tidak ada simpang siur," ujar Indrasari di kantornya, Jakarta, Senin, 16 September 2019.

Ia mengatakan akan ada satu pasal khusus soal kewajiban halal untuk produk hewan yang akan masuk ke Tanah Air. Revisi itu direncanakan rampung segera. Meskipun, Indrasari belum menyebut waktu pasti terbitnya beleid anyar tersebut. "Sebenarnya sudah diatur melalui rekomendasi kementerian pertanian, tapi kami melakukan penegasan kembali agar tidak disalah artikan dengan menambahkan satu pasal terkait pemasukan barang itu wajib halal."

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menjelaskan perihal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 yang belakangan viral di masyarakat. Peraturan itu dianggap tak lagi mewajibkan label halal dalam impor produk hewan.

Menurut Indrasari, anggapan tersebut keliru. "Jadi ramai karena ada yang membandingkan Permendag 59 Tahun 2016 dengan Permendag 29 Tahun 2019, di situ ada satu pasal, yaitu Pasal 16 di Permendag 59 Tahun 2016, padahal pasal ini hanya mengatur saat diperdagangkan di Indonesia, bukan saat pemasukan barang dari luar, bedakan," ujar dia.

Indrasari mengatakan ketentuan tersebut tak lagi termaktub dalam beleid Nomor 29 Tahun 2019 lantaran menyangkut peredaran barang di dalam negeri, bukan memasukkan barang dari luar ke dalam. Ia mengatakan sudah banyak peraturan di dalam negeri yang mengatur soal kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2012.

Adapun di Peraturan Menteri Perdagangan 59 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan 29 Tahun 2019, ujar Indrasari, juga persyaratan wajib halal tetap ada melalui kewajiban rekomendasi yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Untuk mendapatkan rekomendasi Kementan, unit usaha memang perlu memenuhi persyaratan halal dan produk harus dipasangi label halal.

"Jadi tidak ada perubahan saat memasukkan barang. Yang berubah adalah di Permendag 59 Tahun 2016 mengatur pada saat barang akan diperdagangkan atau distribusi ada di permendag 59 Tahun 2016, yang di Permendag 29 Tahun 2019 kami hilangkan," tutur Indrasari.

Sebelumnya, Indrasari menuturkan Permendag 29/2019  fokus untuk mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ia menegaskan bahwa ketentuan itu sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil. Wisnu menilai Permendag 29/2019 tidak akan mengganggu kewajiban sertifikasi halal yang sudah diatur sebelumnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita menjamin produk halal impor karena diatur dalam sejumlah kebijakan. Menurut dia, penerbitan rekomendasi impor karkas, daging, dan atau olahannya diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kali menjadi Permentan Nomor 23 Tahun 2018.

Saat ini, kata dia, Kementan juga tengah mengatur aturan baru yaitu Permentan Nomor 42 Tahun 2019 tentang jaminan kehalalan produk hewan. Aturan tersebut, kata dia, akan diselaraskan dengan UU Nomor 33 Tahun 2019 dan PP Nomor 31 Tahun 2019. “Jaminan halal sudah diatur dalam peraturan tersebut. Saya kira persyaratan dan label halal masih tetap berlaku. Dan halal itu adalah satu benteng kita,” tutur Ketut.

CAESAR AKBAR | LARISSA HUDA



YLKI Desak Kemendag Revisi Aturan Soal Label Halal Daging Impor | Bang Naga | on Selasa, 17 September 2019 06:24 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: YLKI Desak Kemendag Revisi Aturan Soal Label Halal Daging Impor
Description: YLKI meminta pemerintah segera merevisi aturan soal label halal daging.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1248558/ylki-desak-kemendag-revisi-aturan-soal-label-halal-daging-impor.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Server Pulsa Online
» Wali Kota Solo Usul Tahun Ajaran Baru Dimulai Januari 2021
» Tegal, Satu-satunya Daerah di Jawa Boleh Beraktivitas Lagi
» Klasemen Liga Jerman Usai Dortmund Menang atas Paderborn
» Tips Aman Membeli Obat dan Vitamin
» Lewati Jakarta, Jatim Tembus Rekor Harian Kasus Baru Corona
» Suara Michelle-Barack Obama soal Rasialisme dan George Floyd
» Sutradara Film 'Parasite' Gelar Bincang Online Pekan Depan

Karir


Lirik


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI Contack Me Zodiak
© 2017 - 2020 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

DOWNLOAD APP sumutkota.com




Page loads : seconds