Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Peringkat Empat di MotoGP San Marino, Ini Kata Valentino Rossi | Jadwal Timnas U-16: Senin Hari Ini Vs Filipina di Stadion Madya | Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Majalah Tempo ke Dewan Pers | Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan | Awas, Kebiasaan Buruk Ini Berbahaya buat Otak | Penjelasan Majalah Tempo Soal Sampul Bergambar Jokowi | Kebakaran Gudang Alfamidi di Tangerang, Bangunan Runtuh | Ini Daftar Juara Piala Dunia Basket FIBA dari Tahun ke Tahun | Gubernur Jenderal Australia Berpidato dalam Bahasa Indonesia | Bahaya 3 Pasal Revisi UU KPK yang Disepakati DPR - Pemerintah | Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Polisi Sebut Flyover Manggarai Favorit Transaksi Narkoba | Revisi UU KPK: DPR Sepakat Dewan Pengawas Diangkat Presiden | Menteri Rini Soemarno Rombak Direksi Bio Farma | DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: Yang Ideal 21 Tahun | Sihir Danau Lotus di Dusun Pertanian Thailand | KPK Law Revisions Agreed upon Tonight, Soon to Be Ratified |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Revisi UU KPK, Yusril Ihza Anggap Perlunya Pengawasan Internal | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 11 September 2019 17:35 WIB

Revisi UU KPK, Yusril Ihza Anggap Perlunya Pengawasan Internal | Berita Tempo Hari Ini

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

SUMUTkota.com, Jakarta -Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengomentari DPR yang akan merevisi  Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK). Yusril Ihza mengatakan perlu ada lembaga pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pengawasan merupakan hal mutlak dalam sebuah institusi negara.

"Itu bisa dibentuk semacam komisioner pengawasan. Selama ini pengawasan oleh DPR, secara kenegaraan berjalan; tapi internal di dalam (KPK) itu perlu. Setiap kementerian itu ada inspektorat yang melakukan pengawasan, dan itu normal saja," kata Yusril usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.

Sebagai salah satu anggota tim penyusun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dari pihak Pemerintah, Yusril mengatakan dirinya pernah dimintai pendapat oleh DPR mengenai kemungkinan KPK untuk dikenai angket.

"Bahkan saya dulu pernah dimintai pendapat oleh DPR tentang apakah KPK bisa diangket atau tidak; dan jawaban saya mengatakan 'bisa diangket'. Jadi sudah jelas saya kira dulu itu," tambahnya.

Sebagai lembaga hukum, KPK seharusnya mendapat pengawasan kelembagaan selain juga pengawasan dari publik. Sementara terkait model pengawasan untuk KPK, Yusril mengatakan hal itu bisa dibahas lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR apakah lembaga pengawas itu harus melekat atau di luar dari KPK.

"Lembaga kepresidenan pun bisa diawasi oleh lembaga yang lain. Saya kira tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi, itu prinsip dalam tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Pengawasan terhadap KPK menjadi salah satu usulan DPR terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Usulan adanya lembaga pengawasan tersebut bertujuan agar kinerja KPK dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, beberapa poin revisi tersebut menyangkut antara lain pengakuan kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat lembaga eksekutif atau pemerintahan, status pegawai, kewenangan penyadapan seizin dewan pengawas, serta prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3.



Revisi UU KPK, Yusril Ihza Anggap Perlunya Pengawasan Internal | Bang Naga | on Rabu, 11 September 2019 17:35 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Revisi UU KPK, Yusril Ihza Anggap Perlunya Pengawasan Internal
Description: Yusril Ihza menilai perlu dibahas lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR dalam Revisi UU KPK apakah lembaga pengawas melekat atau di luar institusi.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1246593/revisi-uu-kpk-yusril-ihza-anggap-perlunya-pengawasan-internal.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Ronaldo Akan Nikahi Georgina
» Kreator 'Friends' Tegaskan Tak Ada Reuni dan Produksi Ulang
» Polisikan Bos Kaskus, Pelapor Akui Transaksi Lewat Perantara
» Jokowi Sebut Pemerintah Perlu Turun Tangan Cetak Konglomerat
» Pemerintah Diminta Jangan 'Plinplan' Soal LCGC Jilid 2
» Timnas Indonesia U-16 Grogi Ditonton Banyak Orang
» Pemerintah-DPR Sepakat Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds