Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Peringkat Empat di MotoGP San Marino, Ini Kata Valentino Rossi | Jadwal Timnas U-16: Senin Hari Ini Vs Filipina di Stadion Madya | Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Majalah Tempo ke Dewan Pers | Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan | Awas, Kebiasaan Buruk Ini Berbahaya buat Otak | Penjelasan Majalah Tempo Soal Sampul Bergambar Jokowi | Kebakaran Gudang Alfamidi di Tangerang, Bangunan Runtuh | Ini Daftar Juara Piala Dunia Basket FIBA dari Tahun ke Tahun | Gubernur Jenderal Australia Berpidato dalam Bahasa Indonesia | Bahaya 3 Pasal Revisi UU KPK yang Disepakati DPR - Pemerintah | Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Polisi Sebut Flyover Manggarai Favorit Transaksi Narkoba | Revisi UU KPK: DPR Sepakat Dewan Pengawas Diangkat Presiden | Menteri Rini Soemarno Rombak Direksi Bio Farma | DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: Yang Ideal 21 Tahun | Sihir Danau Lotus di Dusun Pertanian Thailand | KPK Law Revisions Agreed upon Tonight, Soon to Be Ratified |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Revisi UU KPK, Yusril Ihza: Orang Mati Jangan Tetap Tersangka | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 11 September 2019 16:48 WIB

Revisi UU KPK, Yusril Ihza: Orang Mati Jangan Tetap Tersangka | Berita Tempo Hari Ini

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

SUMUTkota.com, Jakarta - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai poin usulan pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam revisi UU KPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka kasus korupsi.

"Ini diperlukan adanya kepastian hukum bagi yang bersangkutan, supaya jangan sampai orang itu sampai mati, dimakamkan, dikuburkan bahkan dalam status sebagai tersangka," kata Yusril di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Sebagai salah satu tim penyusun pembentukan KPK dari pihak Pemerintah pada 2002, Yusril mengatakan perbaikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu perlu dilakukan.

Menurut mantan menteri sekretaris negara itu, tidak ada undang-undang yang sempurna sehingga perbaikan terhadap suatu produk hukum merupakan hal mutlak dilakukan.

"Setelah berlaku 16 tahun lamanya sampai sekarang, saya kira sudah layak kalau dilakukan evaluasi, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan karena tidak ada undang-undang yang sempurna," katanya.

Kewenangan untuk menerbitkan SP3 menjadi salah satu usulan DPR terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Usulan kewenangan tersebut muncul supaya tersangka kasus korupsi tidak terlunta-lunta menunggu proses hukum dan agar KPK memiliki tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu kasus dugaan korupsi.

Revisi UU KPK muncul dari usulan DPR untuk segera dibahas dan disahkan di akhir periode 2014-2019 yang berakhir pada Oktober.

Beberapa poin revisi tersebut menyangkut antara lain pengakuan kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat lembaga eksekutif atau pemerintahan, status pegawai, pembentukan dewan pengawas, kewenangan penyadapan seizin dewan pengawas, serta prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3.



Revisi UU KPK, Yusril Ihza: Orang Mati Jangan Tetap Tersangka | Bang Naga | on Rabu, 11 September 2019 16:48 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Revisi UU KPK, Yusril Ihza: Orang Mati Jangan Tetap Tersangka
Description: Yusril Ihza menilai SP3 dalam poin revisi UU KPK diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka kasus korupsi.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1246577/revisi-uu-kpk-yusril-ihza-orang-mati-jangan-tetap-tersangka.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Ronaldo Akan Nikahi Georgina
» Kreator 'Friends' Tegaskan Tak Ada Reuni dan Produksi Ulang
» Polisikan Bos Kaskus, Pelapor Akui Transaksi Lewat Perantara
» Jokowi Sebut Pemerintah Perlu Turun Tangan Cetak Konglomerat
» Pemerintah Diminta Jangan 'Plinplan' Soal LCGC Jilid 2
» Timnas Indonesia U-16 Grogi Ditonton Banyak Orang
» Pemerintah-DPR Sepakat Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds