Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Peringkat Empat di MotoGP San Marino, Ini Kata Valentino Rossi | Jadwal Timnas U-16: Senin Hari Ini Vs Filipina di Stadion Madya | Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Majalah Tempo ke Dewan Pers | Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan | Awas, Kebiasaan Buruk Ini Berbahaya buat Otak | Penjelasan Majalah Tempo Soal Sampul Bergambar Jokowi | Kebakaran Gudang Alfamidi di Tangerang, Bangunan Runtuh | Ini Daftar Juara Piala Dunia Basket FIBA dari Tahun ke Tahun | Gubernur Jenderal Australia Berpidato dalam Bahasa Indonesia | Bahaya 3 Pasal Revisi UU KPK yang Disepakati DPR - Pemerintah | Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Polisi Sebut Flyover Manggarai Favorit Transaksi Narkoba | Revisi UU KPK: DPR Sepakat Dewan Pengawas Diangkat Presiden | Menteri Rini Soemarno Rombak Direksi Bio Farma | DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: Yang Ideal 21 Tahun | Sihir Danau Lotus di Dusun Pertanian Thailand | KPK Law Revisions Agreed upon Tonight, Soon to Be Ratified |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Menteri Hanif Terbitkan Aturan Soal TKA, Apa Isinya? | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 11 September 2019 16:29 WIB

Menteri Hanif Terbitkan Aturan Soal TKA, Apa Isinya? | Berita Tempo Hari Ini

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam Seminar Pra Munas XIII KAGAMA di Balikpapan, Sabtu 7 September 2019. (istimewa)

SUMUTkota.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri membantah anggapan bahwa pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui penerbitan Keputusan Menteri Ketengakerjaan No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh TKA.

Terbitnya Keputusan Menteri Ketengakerjaan (Kepmenaker) No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"Jadi kepmen itu penyederhanaan dari 19 kepmen. Kedua, itu merupakan tindaklanjut dari permenaker (peraturan menteri tenaga kerja) yang menindaklanjuti perpres tenaga kerja asing. Kan ada Perpres TKA, lalu ada permenakernya, lalu ada kepmen mengenai jabatan," kata Hanif di Istana Negara, Rabu, 11 September 2019.

Dia mengungkapkan keputusan menteri tersebut menyederhanakan prosedur izin penggunaan TKA yang selama ini panjang, rumit dan mahal. Jadi, kepmen ini memuat jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya harus membutuhkan rekomendasi kementerian teknis.

"Dulu misalnya kalau orang mengajukan izin dia harus dapat rekomendasi kementerian teknis. Nah rekomendasi di kementerian teknis ini tidak ada standarnya," ujarnya.

Soal kekhawatiran masyarakat atas banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia akibat regulasi ini, Hanif mengemukakan kekhawatiran itu tidaklah berdasar karena syarat dan pengajuannya masih ketat.

"Kalian lihat datanya saja. Kan datanya sampai sekarang kan enggak. Masih di kisaran 100.000-an (jumlah TKA) itu. Yang itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, TKA di negara-negara lain jauh lebih kecil," tekannya.

Selain itu, Hanif meyakinkan pemerintah sudah melakukan sistem pengawasan TKA sesuai dengan undang-undang, perpres, dan permenaker.

Dia merinci, pengawasan dilakukan dengan sejumlah metode yakni secara periodik, accidental atau berdasarkan laporan, dan terpadu bersama kementerian/lembaga lainnya.

"Jadi tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Jadi saya ingin katakan kepada masyarakat bahwa masalah TKA ini masih amat terkendali," tambahnya.

Keputusan Menteri itu memuat jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA yang dibagi ke dalam 18 kategori, mulai dari konstruksi, real estate, pendidikan, industri pengolahan; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas keuangan dan asuransi, informasi dan telekomunikasi, hingga aktivitas jasa lainnya, dan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Namun hampir semua kategori terdapat penambahan jumlah posisi jabatan yang bisa diisi oleh TKA dibandingkan ketentuan sebelumnya.



Menteri Hanif Terbitkan Aturan Soal TKA, Apa Isinya? | Bang Naga | on Rabu, 11 September 2019 16:29 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Menteri Hanif Terbitkan Aturan Soal TKA, Apa Isinya?
Description: Menteri Tenaga Kerja menerbitkan aturan tentang TKA. Dia meminta masyarakat tak khawatir.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1246568/menteri-hanif-terbitkan-aturan-soal-tka-apa-isinya.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Ronaldo Akan Nikahi Georgina
» Kreator 'Friends' Tegaskan Tak Ada Reuni dan Produksi Ulang
» Polisikan Bos Kaskus, Pelapor Akui Transaksi Lewat Perantara
» Jokowi Sebut Pemerintah Perlu Turun Tangan Cetak Konglomerat
» Pemerintah Diminta Jangan 'Plinplan' Soal LCGC Jilid 2
» Timnas Indonesia U-16 Grogi Ditonton Banyak Orang
» Pemerintah-DPR Sepakat Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds