Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Mi 9 Pro 5G Diluncurkan Hari Ini, Smartphone 5G Termurah? | Di Forum Majelis Umum PBB, JK Pamer Atasi Sampah Plastik di Laut | Usai Temui Jokowi, DPR Batal Sahkan RKUHP Besok | Anak Jokowi, Gibran Rakabuming, Bergabung ke PDIP | Viral Reporter TV Minta Keterangan dari Pria yang Sudah Tewas | Cerita Timnas U-16 Seusai Ditahan Cina 0-0: Lesu Berganti Bahagia | Aksi Mahasiswa Yogyakarta Gejayan Memanggil Digembosi | Jayapura Memanas, Polisi Blokade Jalan Dekat Kampus Uncen | Kesatria Jedi Prabowo ke DPR, Caleg Gerindra Singgung Nepotisme | Keputusan Jonan Lantik Perwira TNI Jadi Pejabat di ESDM Dikecam | Demo Mahasiswa di Malang Akan Penuhi Depan DPRD | Beredar Selebaran FPI Ajak Mahasiswa Demo, Munarman: Hoax Itu | Mi 9 Pro 5G Diluncurkan Hari Ini, Smartphone 5G Termurah? | Di Forum Majelis Umum PBB, JK Pamer Atasi Sampah Plastik di Laut | OTT Perum Perindo, KPK Sita Sekitar Rp 400 Juta | Moeldoko: KPK Pakai UU Lama, Potensi Hambat Investasi | Jokowi Lempar Bola Panas Alasan Tak Tunda Revisi UU KPK ke DPR | Jalur Rel Ganda Kereta Api Madiun - Ngawi Segera Dioperasikan | Belasan Mahasiswa Paksa Masuk DPR, Ratusan Lainnya Tetap Anteng | POMNAS: Kania Ratih Pecahkan Rekornas Renang 50 Meter Gaya Bebas | Moeldoko Luruskan Pernyataan yang Sebut KPK Hambat Investasi | Jalur Perluasan Ganjil Genap Dipasang Kamera E-TLE, Di Mana Saja? |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Akademikus dan Pegiat Antikorupsi Kota Malang Tolak Revisi UU KPK | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 11 September 2019 14:59 WIB

Akademikus dan Pegiat Antikorupsi Kota Malang Tolak Revisi UU KPK | Berita Tempo Hari Ini

Poster bertuliskan "KPK Harus Mati" (koruptor) terlihat di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai aksi untuk memprotes revisi UU KPK, di Jakarta, Senin, 9 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

SUMUTkota.com, Malang - Puluhan akademikus lintasdisiplin ilmu  dan pegiat antikorupsi di Kota Malang, Jawa Timur menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Mereka menyatakan revisi UU KPK merupakan bentuk pelemahan KPK. “Beberapa kali terjadi pelemahan KPK sejak 10 tahun lalu,” kata koordinator akademikus Malang, Sulardi, Rabu 11 September 2019.

Pelemahan, kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, dimulai sejak kasus cicak vs buaya 10 tahun lalu hingga terjadi hak angket DPR untuk pimpinan KPK. Pelemahan KPK memasuki babak baru saat seluruh fraksi di DPR menyetujui usul perubahan UU KPK.

Revisi UU KPK dianggap sebagai langkah mundur dengan usulan membentuk Dewan Pengawas, batasan kewenangan penyadapan, dan status kepegawaian pegawai KPK. Poin yang diubah menjadi polemik dan dianggap sebagai sebuah operasi senyap terhadap pelemahan KPK.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan hal yang penting bagi KPK sebagai langkah perbaikan dan pemaksimalan peran KPK sebagai ujung tombak pemberantasan Korupsi. Sehingga pencermatan terhadap proses legislasi terkait Perubahan Undang-Undang KPK merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Perubahan UU KPK, kata dia, berulang kali dilakukan namun ditolak kelompok masyarakat sipil. Menurut Sulardi yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Jawa Timur ini menilai perubahan UU KPK tidak mendesak untuk disahkan. Sehingga ia mengajak seluruh elemen untuk melakukan langkah perlawanan terhadap setiap agenda atau tindakan yang mengganggu indepensi KPK dan menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Termasuk perubahan UU KPK yang akan dilakukan DPR.

“Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam RUU KPK tidak diperlukan,” ujar Sulardi. Jika akan menguatkan KPK, harus melalui penguatan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia KPK mulai level komisioner, penyidik, penyelidik hingga pegawai KPK.

Pengajar Universitas Negeri Malang Nurudin Hadi menegaskan jika sebagian besar akademikus di Malang menolak revisi UU KPK. Lantaran banyak pasal yang diubah justru melemahkan institusi KPK. "Melemahkan KPK sama dengan membunuh gerakan antikorupsi." 

Para akademikus menuntut semua pihak menguatkan KPK sebagai lembaga independen dan menolak agenda pelemahan KPK. Mereka menyesalkan keputusan DPR yang menyetujui revisi UU KPK sebagai insiatif DPR. “Menuntut Presiden menolak dan tidak memberikan persetujuan terhadap perubahan Undang-Undang KPK.”



Akademikus dan Pegiat Antikorupsi Kota Malang Tolak Revisi UU KPK | Bang Naga | on Rabu, 11 September 2019 14:59 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Akademikus dan Pegiat Antikorupsi Kota Malang Tolak Revisi UU KPK
Description: Mereka menyesalkan keputusan DPR yang menyetujui revisi UU KPK sebagai insiatif DPR.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1246518/akademikus-dan-pegiat-antikorupsi-kota-malang-tolak-revisi-uu-kpk.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Pejabat Perum Perindo sedang Rapat Saat Ditangkap KPK
» Ronaldo Mungkin Absen di Laga Brescia vs Juventus
» Membedah Kelebihan Smart SIM
» Kemenkominfo Ungkap Alasan Blokir Internet Wamena
» OTT Direksi Perum Perindo, KPK Sita Uang Rp400 Juta
» Kalah dari West Ham, Pemain Muda MU Resah
» Mahasiswa Tinggalkan DPR, Bersiap untuk Aksi yang Lebih Besar

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds