Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Pabrik Arang Ditutup, Pemkot Jakarta Utara Janji Berikan Bantuan | Korupsi Kemenpora, Imam Nahrawi: Tidak Seperti Yang Dituduhkan | DKI Tetap Alokasikan Anggaran BPJS untuk Pemulung Bantargebang | Lisa Setiawati Rebut Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi | Menpora Imam Nahrawi Tersangka Korupsi, Pengurus Sambo Galau | Riau Belum Butuh Bantuan Anies, DPD RI: Jauhkan Sifat Sombong | KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka | Remisi Koruptor dan Teroris Dipermudah | Setahun Gempa Palu, Desa Bekas Likuifaksi Seperti Desa Mati | Putra Ahok Ulang Tahun, Netizen Fokus ke Kecantikan Veronica Tan | Rusia Kembangkan Drone Siluman Raksasa Berbobot 22 Ton | Alasan KPK Tak Tetapkan Boediono Tersangka Kasus Bank Century | Walhi Sindir Jokowi yang Tak Pakai Masker Pantau Karhutla Riau | Ilmuwan Ungkap Misteri Penyebab Gempa dan Tsunami Palu | SUV Imut Suzuki Akan Lebih Boros dari Wagon R? | Pabrik Arang Ditutup, Pemkot Jakarta Utara Janji Berikan Bantuan | Korupsi Kemenpora, Imam Nahrawi: Tidak Seperti Yang Dituduhkan | DKI Tetap Alokasikan Anggaran BPJS untuk Pemulung Bantargebang | Lisa Setiawati Rebut Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi | Menpora Imam Nahrawi Tersangka Korupsi, Pengurus Sambo Galau | Adidas Luncurkan Sepatu Pulseboost HD, Ada QR Code Untuk Lagu | Bima Sakti Sempat Marahi Timnas U-16 di Ruang Ganti, Ini Sebabnya |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

DPR Setujui 4 Lembaga Dapat Pos Anggaran Mendesak Rp 21,7 T | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 11 September 2019 10:21 WIB

DPR Setujui 4 Lembaga Dapat Pos Anggaran Mendesak Rp 21,7 T | Berita Tempo Hari Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Rapat kerja tersebut membahas kinerja Kemenkeu dan fakta APBN, penambahan barang kena cukai berupa kantong plastik, perubahan PP No 14/2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian, serta pajak hasil pertanian. TEMPO/M Taufan Rengganis

SUMUTkota.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Kementerian Keuangan menggelar rapat untuk membahas postur anggaran belanja pemerintah pusat atau Kementerian/Lembaga. Dalam postur anggaran tersebut, salah satu yang disepakati adalah adanya pos anggaran baru bernama 'Pemenuhan Belanja Mendesak.'

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pagu anggaran pos belanja baru tersebut dialokasikan sebesar Rp 21,7 triliun pada 2020. Total alokasi tersebut rencananya dibagikan kepada empat lembaga yakni Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) dan Kejaksaan.

"Polisi itu untuk sarana dan prasarana dan untuk mendukung tugas, ada untuk intelijen itu IT juga sangat dibutuhkan, apalagi teknologi cepat berkembang, kalau di TNI itu alutsista," kata Askolani kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa 10 Septermber 2019.

Askolani menjelaskan, pos anggaran 'Pemenuhan Belanja Mendesak' telah dialokasikan dalam pembahasan sebelumnya. Pos tersebut merupakan dana gabungan yang sebelumnya telah dialokasikan pada dua pos yakni pada masing-masing pagu anggaran kementerian terkait dan pos kebutuhan mendesak.

Dari total postur anggaran Rp 21,7 triliun tersebut, jika dirinci Polri bakal mendapat alokasi paling besar senilai Rp 13,8 triliun. Kemudian disusul alokasi milik Kementerian Pertahanan yang terbagi dalam Rp 1,5 triliun untuk TNI AD, TNI AU senilai Rp 700 miliar, Mabes TNI senilai Rp 200 miliar, dan lingkungan Kementerian Pertahanan Rp 875 miliar.

Selanjutnya, belanja mendesak lain terbesar ketiga bakal diperoleh Badan Intelejen Negara yang dialokasikan sebesar Rp 4,3 triliun. Sedangkan, alokasi untuk pos belanja mendesak Kejaksaan mencapai Rp 275 miliar.

Meski ada pos belanja baru, Askolani memastikan bahwa penggunaan dana tersebut akan memenuhi lima kriteria utama. Pertama, bahwa setiap program harus bisa diukur dan memiliki output dan outcome. Kedua, program sudah diusulkan dan disetujui secara tertulis dalam rapat kerja dengan komisi terkait.

Ketiga, program harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Keempat, pelaksanaan program harus dilakukan secara efektif dan efisien. Terakhir, program penggunaan dana ini harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.



DPR Setujui 4 Lembaga Dapat Pos Anggaran Mendesak Rp 21,7 T | Bang Naga | on Rabu, 11 September 2019 10:21 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: DPR Setujui 4 Lembaga Dapat Pos Anggaran Mendesak Rp 21,7 T
Description: Kemenkeu dan DPR menggelar rapat membahas pos anggaran baru berupa pemenuhan belanja mendesak.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1246385/dpr-setujui-4-lembaga-dapat-pos-anggaran-mendesak-rp-217-t.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» UU KPK Dinilai Jadi Kontradiksi Klaim Jokowi Tak Punya Beban
» PSG Unggul 2-0 atas Madrid di Babak Pertama
» U2 Umumkan Bakal Konser di India Pertama Kali
» Hasil Liga Champions: Tottenham Ditahan Imbang Olympiakos 2-2
» Pendukung Jokowi Tuding Ada Agenda Oknum Bermain di KPK
» Oppo Klaim Ponsel Seri A Digunakan 160 Juta Pengguna
» Alex Marwata Sebut Dewan Pengawas KPK Jadi Penentu Sprindik

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds