Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
DKI Jawab Ombudsman, Bina Marga: Potong Kabel Trotoar Jalan Terus | Jokowi Minta Perangkat Negara Solid Tangani Karhutla | Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Peringkat Empat di MotoGP San Marino, Ini Kata Valentino Rossi | Jadwal Timnas U-16: Senin Hari Ini Vs Filipina di Stadion Madya | Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Majalah Tempo ke Dewan Pers | Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan | Awas, Kebiasaan Buruk Ini Berbahaya buat Otak | Penjelasan Majalah Tempo Soal Sampul Bergambar Jokowi | Kebakaran Gudang Alfamidi di Tangerang, Bangunan Runtuh | Ini Daftar Juara Piala Dunia Basket FIBA dari Tahun ke Tahun | Gubernur Jenderal Australia Berpidato dalam Bahasa Indonesia | Bahaya 3 Pasal Revisi UU KPK yang Disepakati DPR - Pemerintah | DKI Jawab Ombudsman, Bina Marga: Potong Kabel Trotoar Jalan Terus | Jokowi Minta Perangkat Negara Solid Tangani Karhutla | Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak | DPR dan Pemerintah Bakal Bawa Revisi UU KPK ke Paripurna | Indonesia Berpeluang Raih Medali di Kejuaraan Dunia Wushu | Laga Perdana Kualifikasi Piala AFC U-16, Pemain Timnas U-16 Gugup | Polisi Sebut Flyover Manggarai Favorit Transaksi Narkoba | Revisi UU KPK: DPR Sepakat Dewan Pengawas Diangkat Presiden | Menteri Rini Soemarno Rombak Direksi Bio Farma | DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: Yang Ideal 21 Tahun |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Revisi UU KPK Dinilai Untungkan Mafia Tambang, Ini Penjelasannya | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 11 September 2019 10:32 WIB

Revisi UU KPK Dinilai Untungkan Mafia Tambang, Ini Penjelasannya | Berita Tempo Hari Ini

Anggota wadah pegawai KPK menutupi lambang KPK dengan kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Para pegawai KPK menganggap bahwa 9 poin dalam draft revisi UU KPK itu dapat melemahkan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

SUMUTkota.com, Jakarta- Koalisi Anti Mafia Korupsi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa revisi UU KPK dapat menguntungkan para mafia tambang.

"Saya melihat ada isu krusial yang penting untuk dilihat dari revisi (UU KPK) ini. Siapa yang diuntungkan dari matinya KPK? Itu adalah mafia tambang," ujar anggota Koalisi Iqbal Damanik dalam diskusi "Gurita Mafia Sumber Daya Alam dalam Penghancuran Upaya Pemberantasan Korupsi" di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Menjelang habis masa jabatan periode 2014-2019 para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembahasan revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Rapat Paripurna Kamis, 5 September 2019, DPR menyepakati revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Revisi UU KPK tersebut dinilai akan menghilangkan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Iqbal, isu krusial mengenai siapa yang diuntungkan itu, muncul dari beberapa hal perlawanan yang dilakukan kepada KPK, yaitu pertama akumulasi kekayaan dan kekuasaan dari perizinan yang ada di para mafia tambang.

Kemudian, kedua rongrongan terhadap prinsip negara hukum melalui pelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dan ketiga depolitisasi ketahanan dan kedaulatan energi melalui pelemahan partisipasi publik.

"KPK itu melawan tiga upaya tersebut. Beberapa kasus korupsi itu kebanyakan berawal dari perubahan peraturan perundangan-undangan, seperti kasus PLTU Riau yang masih dalam proses," kata Iqbal, peneliti Auriga Nusantara.

KPK, menurut Iqbal telah melakukan perbaikan tata kelola yang cukup baik. Pembenahan dimulai sejak adanya Korsup Minerba (Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batu Bara).

"Dulu sebelum ada Korsup Minerba kita tidak tahu berapa jumlah izin pertambangan di Indonesia. Nah adanya Korsup Minerba di beberapa daerah khususnya wilayah tambang di Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan, pertama kali ada itu di Balikpapan, dan itu membereskan seluruh data izin," tutur Iqbal.

Kemudian, Iqbal melanjutkan, meskipun dulu ada Permen ESDM tentang evaluasi izin usaha pertambangan, tetap KPK yang punya andil besar dalam memperbaikinya. Sehingga KPK berhasil memangkas hampir 30 persen izin pertambangan yang tumpang tindih dan tidak patuh aturan.

Selain itu, KPK juga berhasil meningkatkan penerimaan negara pasca adanya Korsup Minerba. "Misalnya tunggakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu sebelum adanya Korsup sekitar Rp22 triliun setelah adanya Korsup hanya sekitar Rp4 triliun itu ada datanya. Artinya ada kontribusi signifikan dari KPK terhadap PNBP," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, peran KPK ikut mendorong perusahaan tambang lebih taat kewajiban reklamasi, walaupun masih banyak lubang tambang yang ada. "Ketaatan kewajiban reklamasi ini terlihat dimana para pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK itu sudah mulai memberikan rencana reklamasi," katanya.

Tak hanya di sisi tata kelola, menurut Iqbal, KPK juga masuk di sisi penindakan. Iqbal memberikam contoh kasus Nur Alam misalnya, pertama kali negara mengalami kerugian lingkungan sekitar Rp 4,3 triliun. Gubernur Sultra Nur Alam, kata Iqbal, dituntut KPK karena diduga melakukan kerugian terhadap negara dalam pengeluaran izin tambang di kawasan hutan.

"Dan hasil putusannya, walaupun tidak dimasukkan keseluruhannya, Nur Alam akhirnya divonis 12 tahun penjara dan didenda Rp 1 triliun," tutur Iqbal. "Kemudian kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang melibatkan banyak konflik kepentingan dalam satu izin tambang. Dan yang paling baru adalah kasus PLTU Riau yang masih berjalan."

Monica Tanuhandaru dari Partnership for Governance Reform (Kemitraan) menjelaskan bahwa KPK juga memiliki peran dalam penyelamatan sumber daya alam. Tidak hanya faktor kerusakan lingkungan, tapi melihat apa yang sudah dilakukan KPK, bukan hanya kerugian negara dari sisi penerimaan pajak, kepatuhan, pelanggaran perizinan dan juga kerusakan lingkungan.

"KPK justru membantu tata kelola sumber daya alam, yang memberikan kontribusi cukup besar dalam kerusakan. KPK juga sudah melakukan tata kelola sumber daya alam yang baik, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sumber daya alam," kata Monica.



Revisi UU KPK Dinilai Untungkan Mafia Tambang, Ini Penjelasannya | Bang Naga | on Rabu, 11 September 2019 10:32 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Revisi UU KPK Dinilai Untungkan Mafia Tambang, Ini Penjelasannya
Description: Koalisi Anti Mafia Korupsi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa revisi UU KPK dapat menguntungkan para mafia tambang.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1246378/revisi-uu-kpk-dinilai-untungkan-mafia-tambang-ini-penjelasannya.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» KLHK Identifikasi Risiko Lingkungan Ibu Kota Baru
» Ronaldo Akan Nikahi Georgina
» Kreator 'Friends' Tegaskan Tak Ada Reuni dan Produksi Ulang
» Polisikan Bos Kaskus, Pelapor Akui Transaksi Lewat Perantara
» Jokowi Sebut Pemerintah Perlu Turun Tangan Cetak Konglomerat
» Pemerintah Diminta Jangan 'Plinplan' Soal LCGC Jilid 2
» Timnas Indonesia U-16 Grogi Ditonton Banyak Orang

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds