Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Fakfak, Sayap Militer OPM: Tak Ada Instruksi | Liga 2: PSIM Yogyakarta Waspadai Skuat Baru Persiba Balikpapan | Hingga Agustus 2019, BBM Satu Harga Jangkau 167 Titik Penyaluran | Terpidana 360 Tahun Penjara Dibebaskan, Jubir Duterte Dicurigai | Smartphone Ini Dibekali Baterai 13.000 mAh | 8 Jenis Kacang yang Memiliki Manfaat untuk Kesehatan | Cedera Pulih, Lionel Messi Mulai Berlatih Lagi Bersama Barcelona | Cak Imin Pede Deklarasi Muktamar Bali Bawa PKB Menang Pemilu 2024 | 4 Perpindahan Tekini Bursa Transfer: Sturridge, Ribery.. | Awas,Polusi Udara Bisa Sebabkan Depresi dan Bipolar | Abdul Somad Bisa Bernasib Seperti Ahok, MUI: Bukan Ranah Kami | Hasil Lengkap Leg Pertama Babak Play-off Liga Champions | Soal BPJS Kesehatan, Sri Mulyani: Kami Membantu, Tetapi... | Hasil Tour de Indonesia: Angus Lyons Puncaki Klasemen Sementara | Hasil Tenis Combiphar: David Agung Melaju di Tunggal dan Ganda | Pengganti Bambu Getih Getah, Ini Instalasi Bronjong Rp 150 Juta | Maju Jadi Calon Ketua PSSI, Iwan Bule Ingin Ada Divisi Suporter | Suap Gorong-Gorong, Penggeledahan KPK di Kantor PT MAM Rampung | Produksi Susu Sapi Segar Turun Selama Kemarau | Cak Imin Pertimbangkan Hapus Posisi Sekjen PKB | Pemerintah Provinsi Papua Barat Jamin Manokwari Sudah Aman | Papua Akan Jadi Tujuan Blusukan KPSN Berikutnya | Jokowi Telepon Gubernur Pastikan Keamanan Papua Barat | Formulasi RAPBN 2020 Mampu Mengatasi Ketidakpastian Global? | Ditolak Mahasiswa Papua, Fadli Zon Temui Gubernur Khofifah | Video Abdul Somad: Ahok Tidak Masalah, Muhammadiyah Sebut Jin | Undang Abdul Somad, MUI Ingin Tabayyun Soal Ceramah Salib | Bintang Film Porno Temukan Bahagia Hidup di Terowongan | Wawancara Khusus Jokowi: Ibu Kota Baru, PNS Tak Boleh Bolak-balik | Abdul Somad: Pakar Hukum akan Melihat Apakah UAS Melanggar Aturan | Bupati Fakfak Imbau Semua Pihak Menahan Diri | Putri Gus Dur Cerita Tak Datang Muktamar PKB Karena Cak Imin | Abdul Somad Tak Akan Minta Maaf Atas Ceramahnya Tentang Salib | Laura Basuki: Susi Susanti Tertekan, Presiden Telepon & Mau Nikah | Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Fakfak, Sayap Militer OPM: Tak Ada Instruksi | Liga 2: PSIM Yogyakarta Waspadai Skuat Baru Persiba Balikpapan | Hingga Agustus 2019, BBM Satu Harga Jangkau 167 Titik Penyaluran | Terpidana 360 Tahun Penjara Dibebaskan, Jubir Duterte Dicurigai | Smartphone Ini Dibekali Baterai 13.000 mAh | 8 Jenis Kacang yang Memiliki Manfaat untuk Kesehatan | Cedera Pulih, Lionel Messi Mulai Berlatih Lagi Bersama Barcelona | Cak Imin Pede Deklarasi Muktamar Bali Bawa PKB Menang Pemilu 2024 | 4 Perpindahan Tekini Bursa Transfer: Sturridge, Ribery.. | Jokowi Provides Land Certificate for Kupang Residents |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Kontroversi Aturan Poligami Aceh | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Kamis, 18 Juli 2019 07:00 WIB

Kontroversi Aturan Poligami Aceh | Berita Tempo Hari Ini

Penduduk menikmati matahari terbenam akhir tahun di kawasan pantai Desa Suak Ujong Kalak, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Senin, 31 Desember 2018. Menikmati sunset di kawasan pantai masih menjadi alternatif sebagian warga untuk melewati pergantian tahun di provinsi Aceh yang telah menerapkan syariat Islam tersebut. ANTARA

PENERAPAN syariat Islam di Provinsi Aceh selalu mengundang kontroversi. Dulu orang ribut soal hukum cambuk, kini heboh urusan poligami. Sudah saatnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi pemberian otonomi khusus yang terlalu luas terhadap Aceh. Keistimewaan itu telah memicu pelaksanaan syariat Islam yang kebablasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memang memberikan keleluasaan kepada provinsi ini untuk menerapkan syariat Islam. Pelaksanaannya meliputi antara lain urusan ibadah, hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum perdata. Nah, publik geger ketika Provinsi Aceh hendak membikin Qanun Hukum Keluarga yang memuat soal poligami.

Rancangan qanun atau peraturan daerah itu memberikan kelonggaran yang luar biasa bagi suami untuk menikah lagi. Seorang suami boleh memiliki empat istri asalkan mampu secara lahir dan batin. Syarat lain, ia harus mampu bersikap adil terhadap istri dan anak-anaknya. Kendati mensyaratkan pula adanya persetujuan pengadilan, aturan poligami ini dinilai merendahkan martabat perempuan.

Hukum nasional sebetulnya juga mengatur poligami lewat Undang-Undang Perkawinan. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar. Undang-undang ini menekankan asas monogami dalam perkawinan dan menempatkan poligami dalam aturan perkecualian. Undang-Undang Perkawinan juga tidak mengatur secara eksplisit bahwa seorang suami boleh beristri hingga empat orang.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebaiknya memperhatikan kecaman publik. Mereka bisa menghapus aturan tersebut dari rancangan qanun karena Undang-Undang Perkawinan telah memberikan kelonggaran soal poligami. Dari sudut pandang ajaran Islam pun aturan poligami versi rancangan qanun itu masih bisa diperdebatkan.

Banyak ulama memiliki pandangan berbeda mengenai poligami. Ahli fikih Mesir, Syekh Muhammad Abduh, misalnya, berfatwa: sesuai dengan Surat An-Nisa, poligami berlaku dalam keadaan darurat yang hanya dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa dan meyakini bahwa ia akan berlaku adil. Dengan kata lain, sangatlah sulit memenuhi syarat untuk berpoligami.

Bukan kali ini saja qanun Aceh menjadi sorotan. Sebelumnya, publik mengkritik hukum pidana (jinayah) yang mengatur hukuman cambuk. Dari pandangan umum dan semangat konstitusi, hukuman ini tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Masalahnya, pemerintah pusat tidak bisa serta-merta mencabut qanun yang kontroversial. Undang-Undang Pemerintahan Aceh jelas menegaskan bahwa qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam hanya bisa direvisi lewat uji materi di Mahkamah Agung.

Mahkamah pun sebetulnya juga tidak mudah mengoreksi sebuah qanun karena tolok ukurnya tentu undang-undang yang mengatur keistimewaan Aceh. Apalagi pemberian otonomi khusus juga diatur oleh konstitusi. Pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Cara lain untuk mengerem pelaksanaan syariat Islam yang berlebihan di Aceh adalah merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Negara perlu memberikan rambu-rambu yang lebih terang-benderang mengenai pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sisi buruk penerapan syariat Islam pun perlu dipertimbangkan. Sejauh ini pelaksanaan syariat Islam hanya menjadi semacam “hiasan” dan komoditas politik. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh tidak menjadi lebih baik dan korupsi justru merajalela.



Kontroversi Aturan Poligami Aceh | Bang Naga | on Kamis, 18 Juli 2019 07:00 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Kontroversi Aturan Poligami Aceh
Description: Aturan poligami dalam rancangan qanun Aceh mengundang pro-kontra. Akibat longgarnya aturan otonomi khusus.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1224559/kontroversi-aturan-poligami-aceh.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Ancaman Resesi Ekonomi AS Diramal Akan Bebani IHSG
» Referendum Dinilai Bukan Solusi Tepat untuk Papua
» Kementerian ESDM Bangun Akademi Migas di Sumsel Tahun Depan
» Harga Satu Gol Sanchez di MU Rp141 Miliar
» Belum Rilis, Album 'Lover' Taylor Swift Laku 1 Juta Kopi
» Indung Didakwa Jadi Perantara Suap Bowo Sidik
» Gereja Batu Berumur 1400 Tahun Ditemukan di Inggris

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds