Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
4 Momen Marsudi Wahyu Kisworo Bikin Gergeran Ruang Sidang MK | Dari Luar Sidang MK, 'Presiden 03' Suwono Tak Percaya Jokowi | Balai Minta Perdebatan Pemisahan Pendaki Gunung Rinjani Diakhiri | Bupati Karanganyar Nilai Saksi Prabowo Mengada-ada | PPDB 2019: Orang Tua Diminta Tak Malas Cari Informasi Resmi | 3 Momen Menarik Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK | Turnamen Tenis Junior Detec Open Masuki Semifinal, Jumat Ini | Turnamen Catur Japfa: Kushnutdinov Paling Berpeluang Juara Putra | Turnamen Catur Japfa: Empat Pecatur Putri Ini Berpeluang Juara | Wapres JK dan Pejabat Lain Melayat Putra Ketua MA Hatta Ali | Sidang Sugi Nur Diwarnai Baku Hantam Banser dan FPI | Pakar Hukum Menilai Argumen Saksi Prabowo di Sidang MK Lemah | Dicecar Tim Hukum Prabowo, Saksi Ahli KPU Berkelakar di Sidang MK | Puji Saksi Ahli KPU Berlebihan, Tim Hukum Jokowi Ditegur Hakim MK | Pisang Unik Ini Ditemukan di Pulau Kapotar, Papua | Bandingkan dengan Anies, Ahok: Kalau Aku yang Keluarkan IMB, ... | Yusril: Ternyata Bukti Wow Bambang Widjojanto Tak Ada Apa-apanya | Keponakan Jadi Saksi Tim Prabowo, Mahfud MD: Kesaksiannya Mentah | Ahok Bingung Anies Tak Cabut Pergub Soal Reklamasi | Saksi Ahli KPU: Maaf Kalau Saya Menggurui, Karena Saya Guru | 4 Momen Marsudi Wahyu Kisworo Bikin Gergeran Ruang Sidang MK | Dari Luar Sidang MK, 'Presiden 03' Suwono Tak Percaya Jokowi | Balai Minta Perdebatan Pemisahan Pendaki Gunung Rinjani Diakhiri | Bupati Karanganyar Nilai Saksi Prabowo Mengada-ada | PPDB 2019: Orang Tua Diminta Tak Malas Cari Informasi Resmi | KPK: Don't Judge People by Beard, Short Trousers | Jokowi - Prabowo Meeting to be Held before Election Trials End | Konawe Flood Causes IDR226bn Economic Loss: Governor | Gov't Lowers Airlines Tariff for Low-Cost Carriers | 3 Momen Menarik Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

MK: Tidak Ada Aturan Tentang Permohonan Perbaikan Berkas Gugatan | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 12 Juni 2019 15:02 WIB

MK: Tidak Ada Aturan Tentang Permohonan Perbaikan Berkas Gugatan | Berita Tempo Hari Ini

Dari kanan, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, Ketua Dewan Etik MK Achmad Rustandi dan anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid saat konferensi pers di gedung MK jalan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta, 16 Januari 2018. Tempo/M. Yusuf Manurung

SUMUTkota.com, Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan bahwa mengenai perbaikan permohonan berkas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), tidak diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dijelaskan Fajar menyusul perbaikan permohonan berkas PHPU yang disampaikan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi, dua hari yang lalu.

Baca juga: Untuk Pengamanan Sidang MK, Massa Daerah Dicegah Masuk Jakarta

Baik dalam peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara beracara perkara PHPU Pilpres, maupun peraturan MK Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU, ujar dia, tidak diatur mengenai perbaikan permohonan perselisihan hasil pilpres. "Berarti tidak ada larangan ataupun kewajiban," ujar Fajar saat dihubungi Tempo pada Rabu, 12 Juni 2019

Fajar menjelaskan, sekiranya ada perbaikan permohonan, sebenarnya dapat disampaikan langsung oleh pemohon pada saat sidang pendahuluan Jumat, 14 Juni mendatang. "Namun karena kemarin berkas telah diserahkan oleh pemohon, tentu kepaniteraan MK tak berwenang menolak," ujar dia.

Alurnya, ujar dia, perbaikan permohonan tersebut akan disampaikan kepada Majelis Hakim MK dan follow-up substansial terhadap berkas perbaikan permohonan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan akan diputuskan oleh Majelis Hakim MK di persidangan nanti.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf meminta Mahkamah Konstitusi menolak jika kuasa hukum Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan dokumen permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden 2019.

"TKN ingin menyampaikan sikap agar MK menolak seluruh perbaikan yang diajukan oleh paslon 02 selaku pemohon," ujar Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani di Posko Cemara, Jakarta pada Senin, 10 Juni 2019.

Musababnya, ujar Arsul, dalam Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara beracara perkara PHPU Pilpres dan PMK Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU, tidak secara eksplisit mengatakan pemohon boleh mengubah materi permohonan.

"Jadi, yang harus dianggap sebagai permohonan dalam PHPU adalah berkas yang mereka sudah daftarkan, yang isinya juga sudah beredar di media. Itulah yang harus dianggap sebagai materi perkara," ujar Arsul.

Arsul juga meminta agar MK membuat putusan sela untuk memutuskan apakah materi permohonan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan oleh Paslon 02 patut disidangkan dan diperiksa pokok perkaranya atau tidak. "Untuk itu, menurut kami, patut dipertimbangkan untuk diputuskan terlebih dahulu. Tidak perlu sampai pemeriksaan pokok perkara dan tak perlu putusan sampai 28 Juni,"  ujar Arsul.

MK resmi meregistrasi perkara sengketa Pilpres yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga Uno ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK). Registrasi yang ditandai dengan terbitnya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dengan nomor registrasi bertanggal 11 Juni 2019 itu dibuat dan ditandatangani secara digital oleh Panitera Muhidin.

Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan Jumat, 14 Juni 2019 mulai pukul 09.00 di Ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung MK, Jakarta. Agendanya mendengarkan permohonan Pemohon.

DEWI NURITA



MK: Tidak Ada Aturan Tentang Permohonan Perbaikan Berkas Gugatan | Bang Naga | on Rabu, 12 Juni 2019 15:02 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: MK: Tidak Ada Aturan Tentang Permohonan Perbaikan Berkas Gugatan
Description: Jubir MK Fajar Laksono menjelaskan bahwa mengenai perbaikan permohonan berkas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), tidak diatur
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1213983/mk-tidak-ada-aturan-tentang-permohonan-perbaikan-berkas-gugatan.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» KPK Belum Terima Informasi 9 Pati Polri Ikut Seleksi Capim
» Jokowi Targetkan Semua Tanah di Gresik Bersertifikat 2024
» BNPT Sebut Kemensos Akan Tampung WNI Simpatisan ISIS
» Mourinho Ingin Latih Tim di Piala Dunia
» KPU Sumsel Bakal Cocokkan Data 638 TPS di Empat Lawang
» Bareskrim Polri Musnahkan 137 Kg Sabu Hasil Operasi Poseidon
» Ketua KPK Sebut Polri Membutuhkan Irjen Firli

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status

    Page loads : seconds