Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Prediksi Borneo FC Vs Persipura Jayapura di Ajang Liga 1 Senin | Bursa Transfer: PSM Pinjamkan Zulkifli Syukur ke Sriwijaya FC | Erick Thohir Resmikan Peluncuran Jagat Bumilangit Jilid 1 | Muhammadiyah Sebut Abdul Somad Lakukan Penghinaan Simbol Agama | Abdul Somad Dipolisikan, Gerakan Angkatan Muda Kristen Bicara | 3 Poin Klarifikasi Abdul Somad Soal Tuduhan Penistaan Agama | Ikatan Sarjana Katolik Sayangkan Ceramah Abdul Somad | Pertamina Buka Lowongan Kerja Bagi Fresh Graduate | Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalbar: Kami Diuntungkan | Klarifikasi Lengkap Abdul Somad Soal Tudingan Penista Agama | Polda NTT: Belum Ada Laporan Resmi Soal Abdul Somad, Tapi... | Pemindahan Ibu Kota, Warga Jakarta: Kami Betah, Tak Mau Pindah | Rahasia Makeup Flawless Segar Iriana Jokowi di HUT RI ke-74 | Prediksi Borneo FC Vs Persipura Jayapura di Ajang Liga 1 Senin | Bursa Transfer: PSM Pinjamkan Zulkifli Syukur ke Sriwijaya FC | Erick Thohir Resmikan Peluncuran Jagat Bumilangit Jilid 1 | Indonesia Kirim 10 Atlet ke Kejuaraan Wushu Junior Asia di Brunei | Qarrar Firhand Juara Balap Gokart Rok Cup di Singapura | 12 Negara Ikuti Tenis Junior Internasional Medco di Palembang | Sho Shimabukuro Juara Nomor Tunggal Tenis Combiphar Open 2019 | Berteman dengan Taurus dan 2 Zodiak Ini Jangan Banyak Bergurau | Sempat Dibully, Celine Dion Lebih Percaya Diri di Usia 51 Tahun | Simak Gaya Jan Ethes Gunakan Baju Adat Bali Hingga Aceh |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Komnas HAM Tolak Wacana Anggota TNI Aktif di Jabatan Sipil | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Senin, 11 Februari 2019 12:58 WIB

Komnas HAM Tolak Wacana Anggota TNI Aktif di Jabatan Sipil | Berita Tempo Hari Ini

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) memeriksa pasukan peserta upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 8 Februari 2019. Operasi Gaktib dan Yustisi 2019 dilaksanakan sebagai upaya menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anggota TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

SUMUTkota.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai rencana penempatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.  Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan penempatan anggota TNI aktif pada jabatan sipil berpotensi mengembalikan fungsi kekaryaan TNI, yang dulu berasal dari doktrin dwi fungsi. "Telah dihapus di awal reformasi dengan tujuan mengembalikan profesionalitas TNI sebagai aparat pertahanan Negara." Choirul menyampaikannya melalui pesan teks, Senin, 11 Februari 2019.

Rencana penambahan pos jabatan baru bagi tentara mengemuka pekan lalu dalam rapat pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus revisi Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca: Purnawirawan TNI - Polri Ini Deklarasi Dukung Jokowi - Maruf

“Kami menginginkan lembaga atau kementerian eselon satu, eselon dua bisa diduduki TNI aktif. Tentunya akan juga menyerap pada eselon-eselon di bawahnya, sehingga kolonel bisa masuk di sana,” kata Hadi.

Presiden Jokowi juga sempat mengungkapkan rencana restrukturisasi di tubuh TNI berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi. “Ada 60 jabatan, bintang baik 1, 2, 3,” ujar Jokowi di Istana Negara.

Choirul menilai upaya merevisi UU TNI dinilai kurang tepat karena akan menganggu upaya membangun TNI profesional dan memastikan sistem negara demokratis berdasar hukum dan HAM. Revisi UU TNI juga akan membuat masalah serius dalam penegakan hukum, terutama karena belum berubahnya peradilan militer.

Baca: TNI Kebanjiran Jenderal Tanpa Jabatan

"Sulit dibayangkan seandainya TNI aktif dan ditempatkan pada jabatan sipil melakukan tindak pidana pada jabatan sipilnya.” Ia memastikan terjadi tarik menarik juridiksi antara peradilan militer dan umum. Bahkan penerapan koneksitaspun akan mengalami masalah. 

Komhas HAM menilai, jalan keluar atas masalah ratusan perwira menganggur ini adalah reorganisasi dan restrukturisasi TNI yang harus sesuai dengan amanat reformasi guna membangun tentara profesional dan tunduk pada mekanisme negara hukum yg demokratis.

ANDITA RAHMA | KORAN TEMPO



Komnas HAM Tolak Wacana Anggota TNI Aktif di Jabatan Sipil | Bang Naga | on Senin, 11 Februari 2019 12:58 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Komnas HAM Tolak Wacana Anggota TNI Aktif di Jabatan Sipil
Description: Komnas HAM menilai upaya merevisi UU TNI dinilai kurang tepat karena akan menganggu upaya membangun TNI profesional.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1174400/komnas-ham-tolak-wacana-anggota-tni-aktif-di-jabatan-sipil.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» VIDEO: Pokémon World Championships Berhadiah Rp7 Miliar
» TNI AL Sergap Pembajak KM Mina Sejati di Laut Kepulauan Aru
» Timnas Indonesia Intip Lawan di Tour de Indonesia
» FOTO : Ledakan Bom saat Pesta Pernikahan di Afghanistan
» Kepala Bekraf Minta Maaf soal Video Lelang Perpecahan Negeri
» Peter Fonda Bantu The Beatles Ciptakan Lagu Hit
» Hasil Liga Inggris: Chelsea Gagal Menang Lawan Leicester City

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status

    Page loads : seconds