Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2018
Dibonceng Ojol, Prabowo Sebut Saat Muda Suka Naik Motor | Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Keerom Papua | Salah Satu Alasan Venna Melinda Pindah NasDem adalah Jokowi | Top Skor Liga Italia: Rapor Ronaldo Saat Juventus Tekuk Torino | Pelaku Pengeroyokan TNI Telah Dipecat dari Ormas Pemuda Pancasila | PSI Anti Poligami, Komnas Perempuan Bilang Begini | Komnas HAM Dorong Keluarga Pelaku Pengeroyokan TNI Lapor Polisi | Pimpinan Pemuda Pancasila Ungkap Alasan Pemecatan Pengeroyok TNI | Pengeroyokan TNI AL, Keluarga Pelaku Beberkan Peran Suci Ramdani | Ma'ruf Amin Sebut Ahok Sudah Dukung Kubunya | Sandiaga ke Pekerja Pabrik: Insya Allah 2019 Semua Utang Terbayar | Dibonceng Ojol, Prabowo Sebut Saat Muda Suka Naik Motor | Susah Mandikan Anak, Intip Tips Mudah Ini | Komnas HAM Diminta Ambil Posisi Tegas di Pilpres 2019 | Proliga 2019: Putri Jakarta BNI Kalahkan Jakarta Elektrik | Bulu Tangkis: Hafiz/Gloria Enggan Jadi Bayangane Owi/Butet | Menikah dengan Aktor? 5 Hal Ini Harus Siap Dihadapi | Intensifkan Pendapatan Negara Lewat Cukai, Sri Mulyani Teken Aturan Baru | KPAI: Shopee Janji akan Produksi Iklan yang Edukatif | Gagal di Bulu Tangkis BWF Finals, Ginting Bidik Olimpiade 2020 |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

KPU Diminta Ikuti MK soal Oso untuk Jaga Semangat Pembentukan DPD | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Senin, 19 November 2018 09:41 WIB

KPU Diminta Ikuti MK soal Oso untuk Jaga Semangat Pembentukan DPD | Berita Tempo Hari Ini

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta meninggalkan kediamannya di Jalan Irama Laut, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat untuk salat Idul Adha berjamaah di Masjid Oesman Al Khair, Kalimantan Barat, Selasa, 22 Agustus 2018. (dok.MPR RI)

SUMUTkota.com, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Baca: Perludem Minta KPU Jangan Kurangi Syarat Maju Caleg DPD untuk Oso

Feri mengatakan, DPD pada awalnya dibentuk untuk menyeimbangkan dominasi kekuasan partai politik. "Gagasannya ketika itu mewujudkan dua kamar di parlemen. Karena dominasi partai politik sudah ada di DPR, DPD dibentuk untuk betul-betul menjadi perwakilan individu di daerah," katanya di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 18 November 2018.

Namun seiring berjalannya waktu, DPD semakin dikuasai partai politik. Feri mencatat sekitar 70 persen anggota DPD berkaitan dengan partai politik.

Upaya menyeimbangkan dominasi partai kembali dilakukan oleh Muhammad Hafidz. Dia mengajukan uji materi Pasal 128 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Beleid itu dinilai belum menjelaskan apakah pengurus partai boleh atau tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

MK kemudian memutuskan pengurus partai politik tak boleh menjadi calon anggota DPD mulai pemilu 2019. Putusan ini ditindaklanjuti KPU dengan menerbitkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Baca: Soal Oesman Sapta, Pengamat Sarankan KPU Tak Ikuti Putusan MA

Namun PKPU itu digugat Ketua DPD Oesman Sapta Oedang atau Oso yang namanya dicoret dari daftar calon anggota DPD. Ketua Umum Partai Hanura itu enggan mengundurkan diri dari jabatannya di partai.

Gugatan Oso dimenangkan Mahkamah Agung. MA menilai PKPU itu tidak berkekuatan hukum tetap. Feri mengatakan, putusan MK bersifat mengikat sehingga PKPU yang dibuat seharusnya sudah sah.

Oso juga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran namanya dicoret dari daftar calon anggota DPD. Dia mendesak namanya dimasukkan kembali. Dampaknya, KPU kini dihadapkan pilihan antara putusan MA dan MK yang saling bertentangan. Feri menyatakan KPU harus mengikuti MK. "Jadi saya menyarankan KPU ikuti putusan MK. Dengan begitu, KPU mematuhi kehendak UUD, UU Pemilu," katanya.

Menurut Feri, putusan MA dan PTUN tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Putusan tersebut tidak mendukung semangat pembentukan DPD dan UU Pemilu yang sudah ditafsirkan MK.



KPU Diminta Ikuti MK soal Oso untuk Jaga Semangat Pembentukan DPD | Bang Naga | on Senin, 19 November 2018 09:41 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: KPU Diminta Ikuti MK soal Oso untuk Jaga Semangat Pembentukan DPD
Description: KPU kini dihadapkan pilihan antara putusan MA dan MK yang saling bertentangan.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1147645/kpu-diminta-ikuti-mk-soal-oso-untuk-jaga-semangat-pembentukan-dpd.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest News

» Paloh Klaim NasDem Tak Kalah dengan Parpol Umur Puluhan Tahun
» Klasemen Liga Inggris Usai Liverpool Kalahkan Man United
» VIDEO: Pakta Iklim Global Disetujui Mayoritas Negara
» Supersub Shaqiri Bawa Liverpool Kalahkan Man United 3-1
» Dibanding Ribut Kotak 'Kardus', KPU Diminta Fokus Pengawasan
» VIDEO: Mesir Temukan Makam Kuno Unik Berusia 4.400 Tahun
» Jokowi Minta Warga Tak Melulu Tanam Sawit

Karir

Android APK


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
© 2017 - 2018 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

Page loads : seconds