Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2018
Liga 1 Jumat Hari Ini: Prediksi PSM Makassar Vs Persija Jakarta | Erick Thohir: Olimpiade 2032 Bisa Digelar Jakarta dan Jawa Barat | Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Jumat: PSM Makassar Vs Persija | Hasil Bola Jumat Dinihari: Inggris - Jerman Menang, Spanyol Keok | SBY: Dalam Pilpres, Calon Presiden Adalah Super Star | Bulu Tangkis: Catatan Anthony Ginting Setelah Ditekuk Jonatan | Saat Warga Dunia Maya Galang Dana untuk Baiq Nuril | Kisah Toleransi dari Kota Kediri | Pakar Otda Minta Mendagri Tolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu | Khofifah Gerakkan Ustazah Menangkan Jokowi - Ma'ruf di Jawa Barat | Satgas Pangan Polri Bakal Kawal Distribusi BBM | Megawati Tak Punya Handphone, Begini Alasannya | Kata Kubu Prabowo Soal Kampanye Udara Kurang Terencana | Konser Musik Symphony of Friendship Digelar KBRI Wellington | KPU Sebut Jumlah Pemilih Sementara Bertambah 4 Juta Lebih | Irwan Mussry Dapat Kejutan, Ini 3 Hadiah yang Bikin Melting | Titiek Janji Bila Prabowo Menang RI Akan Seperti Era Soeharto | LSI Denny JA: Yang Mendengar Amien Rais Hanya 9,4 Persen | PT KAI Luncurkan Kereta Komuter Jateng-DIY, Berwisata Kian Mudah | Hanum & Rangga Panen Rating Bintang Lima, Ini Faktanya | Pembunuhan Satu Keluarga, Para Guru Gemetar dan Memulangkan Siswa | X-Ray Bandara Rekam Koper Pembunuh Jamal Khashoggi, Apa Isinya? | Pramugari Gambar Jendela Buatan untuk Penumpang Pesawat | Saling Sindir Anies-Prasetio, DPRD DKI: 3 Kekumuhan Tanah Abang | Megawati: Kasihan Prabowo, Kenapa Orang di Lingkungannya Begitu? | Liga 1 Jumat Hari Ini: Prediksi PSM Makassar Vs Persija Jakarta | Erick Thohir: Olimpiade 2032 Bisa Digelar Jakarta dan Jawa Barat | Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Jumat: PSM Makassar Vs Persija | Hasil Bola Jumat Dinihari: Inggris - Jerman Menang, Spanyol Keok | SBY: Dalam Pilpres, Calon Presiden Adalah Super Star | Bulu Tangkis: Catatan Anthony Ginting Setelah Ditekuk Jonatan | Saat Warga Dunia Maya Galang Dana untuk Baiq Nuril | Kisah Toleransi dari Kota Kediri | Pakar Otda Minta Mendagri Tolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu | Khofifah Gerakkan Ustazah Menangkan Jokowi - Ma'ruf di Jawa Barat |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

BPK Berkukuh Freeport Harus Penuhi Izin Pinjam Kawasan Hutan | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Selasa, 23 Oktober 2018 10:41 WIB

BPK Berkukuh Freeport Harus Penuhi Izin Pinjam Kawasan Hutan | Berita Tempo Hari Ini

04-berut-freeport

DOWNLOAD APP sumutkota.com

SUMUTkota.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan PT Freeport Indonesia harus menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan terkait dengan persoalan lingkungan berupa izin peminjaman kawasan hutan dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil olahan tambang.

Baca: Inalum: Tak Ada yang Bisa Batalkan Divestasi Freeport

Auditor Utama Keuangan Negara IV Laode Nusriadi menyebutkan bahwa merujuk hasil pemeriksaan BPK, Freeport memang belum menuntaskan kewajibannya terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dengan demikian kementerian atau lembaga terkait harus memastikan bahwa rekomendasi BPK dijalankan.

"Itu terserah kementerian lembaga, apakah itu juga bagian dari proses (divestasi saham) itu wewenang mereka," kata Nusriadi di BPK, Senin, 22 Oktober 2018.

BPK sebelumnya mencatat potensi kehilangan pendapatan negara akibat pengelolaan pertambangan mineral Freeport yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan. Akibat ketidakpatuhan tersebut, potensi kebilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2009-2015 senilai US$ 445,96 juta.

Saat memaparkan hasil pemeriksaan tahun lalu, BPK menemukan banyak kewajiban Freeport yang dibayar di luar ketentuan. Sejumlah kewajiban itu di antaranya royalti tembaga yang seharusnya dalam regulasi dibayarkan senilai 4 persen, justru hanya 3,5 persen dibayarkan. Selain itu royalti emas hanya dibayarkan 1 persen, padahal dalam aturannya 3,75 persen.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dan PP No.9 Tahun 2012 tentang tarif PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan itu menetapkan bahwa tarif royalti tembaga sebesar 4 persen, emas 3,75 persen, dan perak 3,25 persen. Sementara itu, tarif dalam kontrak karya tembaga 3,5 persen, emas 1 persen, dan perak 1 persen.

Padahal apabila merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, seharusnya ketentuan tarif dalam KK segera disesuaikan dengan PP paling lambat 1 tahun. Berdasarkan temuan BPK, hal itu baru diperbaiki dalam kesepakatan tanggal 25 Juli 2016.

BPK juga memaparkan bahwa keberadaan regulasi yang berlaku selama ini memang memberikan semacam kelonggaran kepada Freeport. Kontrak Karya misalnya, disebut-sebut juga mengindikasikan adanya kejanggalan.

Pasalnya, proporsi tarif royalti tembaga malah lebih tinggi dibandingkan dengan emas yang hanya 1 persen. Padahal, potensi tambang di perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebagian besar adalah emas.

Dari kasus tersebut, Nusriadi menganggap ada skema pelonggaran aturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk di Kementerian ESDM. Kesepakatan yang dilakukan pada 25 Juli 2014 menurut mereka justru meringankan kewajiban Freeport Indonesia kepada pemerintah.

Selain persoalan itu, BPK juga menyebutkan bahwa Freepot sejak 2012 juga belum membayarkan dividennya kepada pemerintah Indonesia. Alasan Freeport Indonesia, dividen itu tak dibayarkan untuk menambah modal . Namun demikian, sampai saat ini BPK belum menemukan indikasi kerugian negara dari tak dibagikannya dividen tersebut.

Temuan lembaga auditor negara itu juga mencakup pengawasan dan pengendalian Kementerian ESDM terhadap pemasaran produk hasil tambang Freeport yang masih lemah. Apabila melihat UU No.4 Tahun 2009 PTFI wajib membangun smelter paling lambat 5 tahun sejak berlaku, artinya seharusnya tahun 2014 PTFI sudah membangun smelter.

Namun sampai kini realisasi smelter tak kunjung diwujudkan. Selain itu, ternyata pada saat pelarangan ekspor konsentrat diterapkan Freeport tetap mengekspor konsentrat sebanyak 7 invoice sebanyak 10.122,186 ton.

Baca: Awal Mula Fahri Hamzah Sebut Divestasi Freeport Hoaks

Freeport juga belum mengajukan IPPKH kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akibatnya pemerintah kehilangan potensi PNBP penggunaan kawasan hutan. Temuan lainnya yakni kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport senilai US$ 1,43juta yang seharusnya masih ditempatkan pada pemerintah Indonesia.

BISNIS



BPK Berkukuh Freeport Harus Penuhi Izin Pinjam Kawasan Hutan | Bang Naga | on Selasa, 23 Oktober 2018 10:41 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: BPK Berkukuh Freeport Harus Penuhi Izin Pinjam Kawasan Hutan
Description: BPK menyatakan PT Freeport Indonesia harus menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan terkait persoalan lingkungan berupa izin pinjam kawasan hutan.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1139017/bpk-berkukuh-freeport-harus-penuhi-izin-pinjam-kawasan-hutan.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest News

» Van Dijk Senang Jika Rekor Bek Termahal Dipecahkan De Ligt
» Polisi Selidiki Unsur Pidana dalam Bencana Alam di Jawa Barat
» Arab Saudi Tolak Usul Turki dan Bela MbS di Kasus Khashoggi
» KPU Tawarkan Syarat Agar OSO Tetap Bisa Jadi Caleg DPD
» PAN Sebut Rugi Kalau Caleg Tak Ikut Kampanyekan Prabowo-Sandi
» Terbebani Jumlah Laporan, Bawaslu Minta Pemilahan Kasus
» PM Inggris Berjanji Akan Terus Bertarung Bela Brexit

Karir

Android APK


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
© 2017 - 2018 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

Page loads : seconds