Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2018
Desainer Jelaskan Makna Kostum Pria di Film Fantastic Beasts 2 | Giliran Titiek Soeharto Ditantang Netizen 50 Ribu Dapat Apa | Jadwal Hong Kong Open Jumat: 8 Wakil Kejar Semifinal, Ada Jonatan | Tahun Depan Pensiun, Dani Pedrosa Dapat Gelar Legenda MotoGP | Update Huawei Nova 3i Dapat Fitur Kamera Handheld Night Mode | Mobil Terbang Pertama Geely Segera Mendarat di Hainan | Reaksi Lanjutan Kaesang Pangarep Saat Bisnisnya Disindir Jokowi | WhatsApp Uji Fitur QR Code untuk Tambahkan Teman, Ini Manfaatnya | UEFA Nations League: Kroasia Vs Spanyol 3-2, Ada 5 Fakta Penting | Kementerian BUMN Targetkan Desember 2018 Holding Infrastruktur dan Perumahan Terbentuk | Tim UGM Adakan Ekspedisi Arung Jeram Sungai Franklin, Tasmania | Piala AFF 2018, Menakar Pemain Sayap Terbaik Timnas Indonesia | Resmi Cerai, Perempuan di Amerika Hancurkan Gaun Pengantin | Pembunuhan di Bekasi, Pemilik Kontrakan Beri Kesaksian tentang HS | Fashion Muslim Anisa Rahma saat Bulan Madu ke Korea | Ahli Psikologi Politik: Visi Misi Jokowi dan Prabowo Tak Ada Beda | Irwan Mussry Dipuji Awet Muda, Intip 4 Resepnya | Piala AFF: Timnas Indonesia Punya Rekor Buruk di Kandang Thailand | Liga 1 Jumat Hari Ini: Prediksi PSM Makassar Vs Persija Jakarta | Erick Thohir: Olimpiade 2032 Bisa Digelar Jakarta dan Jawa Barat | Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Jumat: PSM Makassar Vs Persija | Hasil Bola Jumat Dinihari: Inggris - Jerman Menang, Spanyol Keok | SBY: Dalam Pilpres, Calon Presiden Adalah Super Star | Bulu Tangkis: Catatan Anthony Ginting Setelah Ditekuk Jonatan | Saat Warga Dunia Maya Galang Dana untuk Baiq Nuril | Kisah Toleransi dari Kota Kediri | Pakar Otda Minta Mendagri Tolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu | Khofifah Gerakkan Ustazah Menangkan Jokowi - Ma'ruf di Jawa Barat | Satgas Pangan Polri Bakal Kawal Distribusi BBM | Megawati Tak Punya Handphone, Begini Alasannya | Kata Kubu Prabowo Soal Kampanye Udara Kurang Terencana | Konser Musik Symphony of Friendship Digelar KBRI Wellington | KPU Sebut Jumlah Pemilih Sementara Bertambah 4 Juta Lebih | Irwan Mussry Dapat Kejutan, Ini 3 Hadiah yang Bikin Melting | Titiek Janji Bila Prabowo Menang RI Akan Seperti Era Soeharto | PT KAI Luncurkan Kereta Komuter Jateng-DIY, Berwisata Kian Mudah | Hanum & Rangga Panen Rating Bintang Lima, Ini Faktanya | Pembunuhan Satu Keluarga, Para Guru Gemetar dan Memulangkan Siswa | X-Ray Bandara Rekam Koper Pembunuh Jamal Khashoggi, Apa Isinya? | Pramugari Gambar Jendela Buatan untuk Penumpang Pesawat | Megawati: Kasihan Prabowo, Kenapa Orang di Lingkungannya Begitu? | Prabowo - Sandi Janji Angkat Honorer Menjadi ASN | Saling Sindir Anies-Prasetio, DPRD DKI: 3 Kekumuhan Tanah Abang | Desainer Jelaskan Makna Kostum Pria di Film Fantastic Beasts 2 | Giliran Titiek Soeharto Ditantang Netizen 50 Ribu Dapat Apa | Jadwal Hong Kong Open Jumat: 8 Wakil Kejar Semifinal, Ada Jonatan | Anisa Rahma Bulan Madu ke Korea, Manisnya Busana Muslim Ala Korea | Tahun Depan Pensiun, Dani Pedrosa Dapat Gelar Legenda MotoGP | Update Huawei Nova 3i Dapat Fitur Kamera Handheld Night Mode | Mobil Terbang Pertama Geely Segera Mendarat di Hainan | Reaksi Lanjutan Kaesang Pangarep Saat Bisnisnya Disindir Jokowi | WhatsApp Uji Fitur QR Code untuk Tambahkan Teman, Ini Manfaatnya | UEFA Nations League: Kroasia Vs Spanyol 3-2, Ada 5 Fakta Penting |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Selasa, 23 Oktober 2018 09:49 WIB

Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan | Berita Tempo Hari Ini

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

DOWNLOAD APP sumutkota.com

SUMUTkota.com, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tak satu suara dalam menanggapi rencana pemerintah mengucurkan dana kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Fraksi partai oposisi menolak rencana itu. Sebaliknya, partai pemerintah mendukung.

Baca: Jokowi Ingin Ada Dana Kelurahan, Ini Bedanya dengan Dana Desa

Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan payung hukum berupa peraturan pemerintah harus lebih dulu dibuat sebelum mengucurkan dana. Ia mengatakan dasar hukum diperlukan bukan hanya untuk mekanisme penyaluran, tapi juga untuk pengawasan penggunaannya. “Jangan karena mengejar keuntungan politik sesaat, aturan ditabrak,” kata dia, Senin, 22 Oktober 2018.

Anggota Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay (Sumatera Utara), mengatakan aspirasi dana kelurahan sudah muncul dalam pembahasan Undang-Undang Desa pada 2014. Saat itu, kata dia, pemerintah tak mengakomodasi usul ini. Ia mengatakan persetujuan tiba-tiba oleh Jokowi tak dapat dipisahkan dengan agenda pemilihan presiden. “Fraksi PAN setuju dana kelurahan, tapi tak setuju kalau caranya begini,” kata dia.

Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga mempertanyakan rencana tersebut. Menurut dia, segala sesuatu yang melibatkan uang rakyat harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. “Jangan digelontorkan begitu saja,” katanya. Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi. Ia menyatakan mekanisme dana harus transparan. “Ini agar tak dicurigai demi kepentingan politik,” katanya.

Baca: Gerindra Tolak Alokasi Dana Kelurahan karena Tak Ada Dasar Hukum

Polemik dana kelurahan mencuat sejak pekan lalu. Dalam rapat kerja di Banggar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada perubahan komposisi dana desa. Usul dana desa tahun depan sebesar Rp 73 triliun akan dicuil sebagian untuk dibagi ke kelurahan. Pernyataan Sri Mulyani itu lalu diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut dana kelurahan diperlukan untuk mengimbangi desa yang mendapat miliaran rupiah setiap tahun dari pemerintah pusat.

Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin (Lampung) mengatakan, meski belum ada payung hukum khusus, Undang-Undang APBN dapat menjadi pintu masuk anggaran dana kelurahan. “Ini usul pemerintah dan kami rasa perlu diakomodasi dalam APBN kita,” kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Anggota Badan Anggaran dari PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman (Sumatera Barat), mengatakan fraksinya akan memperjuangkan dana kelurahan. Ia menyatakan landasan hukum APBN cukup untuk mengakomodasi dana kelurahan. “Ini demi pemberantasan kemiskinan di kelurahan dan kota,” katanya.

Baca: Tjahjo Kumolo: Dana Kelurahan Tak Berkaitan dengan Tahun Politik

Wakil Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Bima Arya Sugiarto, mengatakan organisasinya memperjuangkan agar dana kelurahan disetujui. Masalah perkotaan, seperti kemiskinan dan pengangguran, kata dia, juga perlu diperhatikan pemerintah pusat. “Kebijakan ini sudah kami tunggu,” kata dia.

ARKHELAUS WISNU | BUDIARTI UTAMI PUTRI | INDRI MAULIDAR



Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan | Bang Naga | on Selasa, 23 Oktober 2018 09:49 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan
Description: Fraksi partai oposisi di DPR menolak rencana Jokowi mengucurkan dana kelurahan.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1138998/fraksi-dpr-terbelah-sikapi-rencana-pengucuran-dana-kelurahan.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest News

» Menerka Cerita Cap Satria Piningit Prabowo dan Raja Jokowi
» Hasil Lengkap UEFA Nations League Jumat Dini Hari
» Sriwijaya Air Punya Utang Perawatan Pesawat ke Garuda Rp433 M
» Jokowi Sebut ASEAN Ikut Buka 550 Ribu Lapangan Kerja di AS
» Sandiaga Akan Datangi Keluarga Pendiri NU untuk Minta Maaf
» PDIP Tuding Poster Raja Jokowi Upaya Gembosi Suara di Jateng
» FPI soal Turunnya Pengaruh Rizieq: LSI Lembaga Propoganda

Karir

Android APK


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
© 2017 - 2018 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

Page loads : seconds