Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Deklarasi Amien Rais, Ketua PBNU Ingatkan Hoax Ratna Sarumpaet | Massa Syukuran di Rumah Prabowo Diminta Bertahan Meski Hujan | Pesta Kemenangan Prabowo Dianggap Cederai Aksi Bela Islam 212 | BPN: Klaim Kemenangan Prabowo Didasarkan 320 Ribu C1 Plano | Deklarasi Kemenangan Prabowo, Ekspresi Sandiaga, dan Manuver SBY | Jokowi dan Prabowo Saling Klaim Menang, Simak Perbedaannya | Di Jabar Jokowi Kalah Versi Hitung Cepat, Ini Alasan Ridwan Kamil | Rayakan Kemenangan, Eks 212: Prabowo-Sandi Hanya Perdalam Luka | Dampingi Prabowo, Ini Kata Pakar soal Ekspresi Lesu Sandiaga Uno | Eks 212 Bicara Bahayanya Aksi Nisfu Syaban 2019 untuk Prabowo | Real Count KPU: Jokowi 55,14 Persen, Prabowo 44,86 Persen | Berikut Makna Sujud Syukur Prabowo Menurut Busyro Muqoddas | Deklarasi Amien Rais, Ketua PBNU Ingatkan Hoax Ratna Sarumpaet | Massa Syukuran di Rumah Prabowo Diminta Bertahan Meski Hujan | Satu Lagi Panitia di TPS Kabupaten Bogor Meninggal | MUI Minta Kedua Capres Tahan Klaim Kemenangan | Hoax Pasca Coblosan Pemilu Melonjak, Beberapa Sedang Diselidiki | RNI Pasang Target Produksi Gula 320 Ribu Ton | Seorang Wanita Ditemukan Meninggal di Parkiran Hotel Sawah Besar | Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Usut Caleg NasDem Kampanye di Gereja | Bawaslu Jaktim Temukan Tiga Pelanggaran Politik Uang, Apa Saja? | TKN Umumkan Secara Resmi Kemenangan Jokowi |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Ongkos Politik Mahal, PKB Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Jumat, 19 Oktober 2018 06:55 WIB

Ongkos Politik Mahal, PKB Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN | Berita Tempo Hari Ini

Sekjend PKB, Abdul Kadir Karding usai membuat laporan terhadap Yahya Waloni atas dugaan pencemaran nama baik calon wakil presiden Ma'aruf Amin, di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat 21 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

SUMUTkota.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, partainya sepakat dengan usulan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ihwal dana saksi Pemilu 2019 dibiayai sepenuhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, ongkos politik saat ini diakuinya sangat mahal.

Baca: Golkar Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN dan Dikelola Bawaslu

"Secara jujur, cost politik hari ini sangat besar, terlebih untuk kegiatan-kegiatan operasional di daerah pemilihan," ujar calon legislator PKB tersebut saat dihubungi pada Kamis, 18 Oktober 2018.

Terlebih, ujar Karding beberapa partai termasuk PKB, sumber pendanaan partai selain dari APBN, sebagian besar didanai oleh duit urunan para caleg. Sebab, partai juga tidak bisa berharap banyak dari mobilisasi masyarakat atau sumbangan pengusaha legal yang sifatnya juga sangat terbatas. "Jadi, mau tidak mau, anggaran pendanaan partai sebagian besar dari duit urunan dari para caleg," ujar dia.

Sementara itu, Karding menambahkan, dalam gelaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang digelar serentak pada 2019 mendatang, perkiraan waktu perhitungan suara yang diperlukan sekitar 36 jam atau paling cepat 24 jam. Untuk itu, dibutuhkan minimal dua orang saksi per tempat pemungutan suara (TPS).

"Coba hitung saja, jumlah TPS dikali dua orang saksi, dengan perkiraan setiap orang saksi diberi uang makan dan transportasi Rp 200 ribu per orang. Sudah berapa miliar yang dibutuhkan untuk membiayai saksi," ujar Karding. Sebelumnya, KPU memperkirakan jumlah TPS pada pemilu 2019 mencapai 801 ribu TPS.

Baca: Bawaslu Tidak Mau Kelola Dana Saksi Pemilu

Dengan hitung-hitungan ini, PKB sepakat dengan usulan dana saksi dibiayai APBN.  Dengan syarat, dana saksi tersebut dikelola oleh badan pengawas pemilu atau badan khusus yang dibentuk oleh undang-undang atau peraturan setingkat.

Usulan dana saksi partai dibiayai APBN ini muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Selasa 16 Oktober 2018. Usulan ini juga telah disetujui oleh 10 fraksi di DPR.

Selain itu, Komisi II juga telah mengajukan usulan anggaran saksi partai ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mengenai berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai saksi partai, DPR akan melihat dulu seberapa besar kemampuan keuangan negara.



Ongkos Politik Mahal, PKB Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN | Bang Naga | on Jumat, 19 Oktober 2018 06:55 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Ongkos Politik Mahal, PKB Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN
Description: Sumber pendanaan PKB selain dari APBN, sebagian besar didanai oleh duit urunan para caleg.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1137829/ongkos-politik-mahal-pkb-setuju-dana-saksi-dibiayai-apbn.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status

    Page loads : seconds