Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2018
WhatsApp Uji Fitur QR Code untuk Tambahkan Teman, Ini Manfaatnya | UEFA Nations League: Kroasia Vs Spanyol 3-2, Ada 5 Fakta Penting | Kementerian BUMN Targetkan Desember 2018 Holding Infrastruktur dan Perumahan Terbentuk | Tim UGM Adakan Ekspedisi Arung Jeram Sungai Franklin, Tasmania | Piala AFF 2018, Menakar Pemain Sayap Terbaik Timnas Indonesia | Resmi Cerai, Perempuan di Amerika Hancurkan Gaun Pengantin | Pembunuhan di Bekasi, Pemilik Kontrakan Beri Kesaksian tentang HS | Fashion Muslim Anisa Rahma saat Bulan Madu ke Korea | Ahli Psikologi Politik: Visi Misi Jokowi dan Prabowo Tak Ada Beda | Irwan Mussry Dipuji Awet Muda, Intip 4 Resepnya | Piala AFF: Timnas Indonesia Punya Rekor Buruk di Kandang Thailand | Liga 1 Jumat Hari Ini: Prediksi PSM Makassar Vs Persija Jakarta | Erick Thohir: Olimpiade 2032 Bisa Digelar Jakarta dan Jawa Barat | Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Jumat: PSM Makassar Vs Persija | Hasil Bola Jumat Dinihari: Inggris - Jerman Menang, Spanyol Keok | SBY: Dalam Pilpres, Calon Presiden Adalah Super Star | Bulu Tangkis: Catatan Anthony Ginting Setelah Ditekuk Jonatan | Saat Warga Dunia Maya Galang Dana untuk Baiq Nuril | Kisah Toleransi dari Kota Kediri | Pakar Otda Minta Mendagri Tolak Pengunduran Diri Bupati Indramayu | Khofifah Gerakkan Ustazah Menangkan Jokowi - Ma'ruf di Jawa Barat | Satgas Pangan Polri Bakal Kawal Distribusi BBM | Megawati Tak Punya Handphone, Begini Alasannya | Kata Kubu Prabowo Soal Kampanye Udara Kurang Terencana | Konser Musik Symphony of Friendship Digelar KBRI Wellington | KPU Sebut Jumlah Pemilih Sementara Bertambah 4 Juta Lebih | Irwan Mussry Dapat Kejutan, Ini 3 Hadiah yang Bikin Melting | Titiek Janji Bila Prabowo Menang RI Akan Seperti Era Soeharto | LSI Denny JA: Yang Mendengar Amien Rais Hanya 9,4 Persen | PT KAI Luncurkan Kereta Komuter Jateng-DIY, Berwisata Kian Mudah | Hanum & Rangga Panen Rating Bintang Lima, Ini Faktanya | Pembunuhan Satu Keluarga, Para Guru Gemetar dan Memulangkan Siswa | X-Ray Bandara Rekam Koper Pembunuh Jamal Khashoggi, Apa Isinya? | Pramugari Gambar Jendela Buatan untuk Penumpang Pesawat | Megawati: Kasihan Prabowo, Kenapa Orang di Lingkungannya Begitu? | Prabowo - Sandi Janji Angkat Honorer Menjadi ASN | WhatsApp Uji Fitur QR Code untuk Tambahkan Teman, Ini Manfaatnya | UEFA Nations League: Kroasia Vs Spanyol 3-2, Ada 5 Fakta Penting | Kementerian BUMN Targetkan Desember 2018 Holding Infrastruktur dan Perumahan Terbentuk | Tim UGM Adakan Ekspedisi Arung Jeram Sungai Franklin, Tasmania | Piala AFF 2018, Menakar Pemain Sayap Terbaik Timnas Indonesia | Resmi Cerai, Perempuan di Amerika Hancurkan Gaun Pengantin | Pembunuhan di Bekasi, Pemilik Kontrakan Beri Kesaksian tentang HS | Fashion Muslim Anisa Rahma saat Bulan Madu ke Korea | Ahli Psikologi Politik: Visi Misi Jokowi dan Prabowo Tak Ada Beda | Irwan Mussry Dipuji Awet Muda, Intip 4 Resepnya |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Pembentukan Pengadilan Pertanahan | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Jumat, 19 Oktober 2018 07:30 WIB

Pembentukan Pengadilan Pertanahan | Berita Tempo Hari Ini

Warga mengangkat sertifikat tanah mereka yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Rabu, 17 Oktober 2018. Dalam acara tersebut, Jokowi membagikan 10 ribu sertifikat tanah untuk masyarakat di 13 kelurahan di Jakarta Utara. ANTARA/Dhemas Reviyanto

DOWNLOAD APP sumutkota.com

Enrico Simanjuntak 
Kandidat Doktor Hukum Universitas Indonesia

Sebagai rancangan undang-undang prioritas pertama pada 2018, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ditargetkan rampung dan akan disahkan secepat mungkin. Sebelum terlambat, kiranya pemerintah dan parlemen bersedia memperhatikan salah satu poin krusial dalam pembahasan rancangan inisiatif DPR tersebut, yakni rencana pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan di bawah lingkungan peradilan umum.

Tanpa kajian dan analisis mendalam, terutama pembahasan bersama dengan pemangku kepentingan, seperti institusi peradilan, pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan selalu ditawarkan sebagai solusi ampuh mengatasi masalah benang kusut sengketa pertanahan/agraria. Benarkah?

Sejatinya, sengketa pertanahan memiliki banyak wajah dan melibatkan beragam isu hukum. Maka, penyelesaiannya akan melibatkan multi-yurisdiksi jalur penyelesaian hukum, baik secara perdata (peradilan umum, peradilan agama) atau pidana (peradilan umum) maupun administrasi (peradilan tata usaha negara). Maka, sulit membayangkan hadirnya satu peradilan tunggal pertanahan yang mampu menjangkau semua yurisdiksi hukum terkait dengan masalah pertanahan.

Memposisikan pengadilan pertanahan berada di lingkungan peradilan umum sama saja dengan menambah beban berat lingkungan peradilan umum. Ini juga menjauhkan sasaran efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara berdasarkan spesialisasi hakim. Urgensi masuknya hakim ad hoc pertanahan juga perlu ditimbang. Semestinya, masalah rekrutmen hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan hubungan industrial harus menjadi cermin bagi pembuat undang-undang dalam menawarkan opsi hakim ad hoc pertanahan.

Permasalahan di hulu adalah pluralisme yurisdiksi pemutus sengketa pertanahan ini tidak dapat dipisahkan dari sistem stelsel pendaftaran tanah secara negatif. Hal ini telah diakui secara tersirat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2013: 32). Dalam sistem ini, negara tidak sepenuhnya menjamin lalu lintas perpindahan hak atas tanah. Secara yuridis formal, sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak. Tapi, sepanjang masih dapat dipersoalkan oleh pihak lain, kepastian hukum pemegang hak akan selalu lepas dari kompensasi dan pertanggungjawaban hukum negara.

Posisi kantor pertanahan sebagai representasi pemerintah (dan negara) tak ubahnya penonton pasif dalam pertempuran hukum masyarakat yang bersengketa. Negara tidak dapat berbuat banyak dan cenderung absen bertindak sebagaimana seharusnya, yakni sebagai penjamin hak-hak atas tanah masyarakat.

Ironisnya, jenis hukum acara yang rencananya digunakan oleh pengadilan pertanahan adalah hukum acara perdata yang jelas bukan merupakan bagian dari instrumen hukum publik. Pilihan yang tidak disertai dasar argumentasi hukum ini digunakan hanya karena desain pengadilan pertanahan berada di bawah lingkungan peradilan umum.

Perubahan kiblat sistem pendaftaran tanah, dari stelsel negatif ke stelsel positif, yang dijanjikan dalam RUU Pertanahan akan rancu dan kontraproduktif dengan desain serta kedudukan pengadilan pertanahan yang direncanakan. Konsekuensi yuridis berlakunya stelsel pendaftaran positif adalah menuntut sikap proaktif administrator pemerintah di bidang pertanahan dalam melindungi kepentingan warga negara. Maka, peran hukum administrasi akan meningkat signifikan karena data dan arsip publik pertanahan akan menjadi basis acuan perlindungan hukum bagi para pihak.

Begitu juga bila sebidang tanah akan dimanfaatkan, ia harus selalu disesuaikan dengan aturan hukum publik. Hak-hak atas tanah yang bersifat individual akan selalu disesuaikan dengan kaidah hukum publik, seperti dalam kebijakan tata ruang pemerintah.

Jika desain dan kedudukan pengadilan pertanahan dipaksakan seperti versi RUU Pertanahan sekarang, ia tidak sejalan dengan maksud reforma agraria. Selain itu, semua pelajaran hukum mahasiswa tingkat pertama harus direvisi total agar mahasiswa tidak terasing dan terheran-heran menyaksikan kontradiksi kaidah hukum (acara) perdata digunakan dalam menegakkan aturan pertanahan yang akan beralih ke hukum publik.



Pembentukan Pengadilan Pertanahan | Bang Naga | on Jumat, 19 Oktober 2018 07:30 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Pembentukan Pengadilan Pertanahan
Description: Sebagai rancangan undang-undang prioritas pertama pada 2018, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ditargetkan rampung dan akan disahkan secepat mungkin.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1137813/pembentukan-pengadilan-pertanahan.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest News

» Hasil Lengkap UEFA Nations League Jumat Dini Hari
» Sriwijaya Air Punya Utang Perawatan Pesawat ke Garuda Rp433 M
» Jokowi Sebut ASEAN Ikut Buka 550 Ribu Lapangan Kerja di AS
» Sandiaga Akan Datangi Keluarga Pendiri NU untuk Minta Maaf
» PDIP Tuding Poster Raja Jokowi Upaya Gembosi Suara di Jateng
» FPI soal Turunnya Pengaruh Rizieq: LSI Lembaga Propoganda
» Tagih Janji Prabowo, Demokrat Klaim Turut Perjuangkan PAN-PKS

Karir

Android APK


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
© 2017 - 2018 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

Page loads : seconds