Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2018
4 Mahasiswa Jatuh ke Dasar Goa Batu Badak, 1 Meninggal | Mahfud MD: Perda Syariah dan Perda Sejenisnya Hanya Sia-sia | Hasil UEFA Nations League: Portugal ke Semifinal, 3 Tim Promosi | Anggota DPRD Kritik Rencana Anies Pasang Jaring Raksasa di Sungai | Piala AFF, Kalah dari Thailand, Bima: Semuanya Sudah Terlambat | Mahfud MD Sebut Perda Syariah Berpotensi Diskriminasi | Muzdalifah Pamer Kekasih Baru, Netizen Bandingkan dengan Nassar | Xiaomi Mi A2 Dapat Pembaruan Android Pie Stabil | Kata Kevin / Marcus Setelah Menyingkirkan Hendra / Ahsan | PDIP Soal Poster Raja Jokowi di Jateng: Kampanye Hitam Gaya Baru | Tokoh Muda NU: Menolak Perda Syariah Bukan Penistaan Agama | 4 Mahasiswa Jatuh ke Dasar Goa Batu Badak, 1 Meninggal | Milad ke-106, Muhammadiyah Serukan Ta'awun untuk Negeri | Dapat Penghargaan Muhammadiyah Award, JK: Ini Sangat Berarti | Kronologi OTT Bupati Pakpak Bharat, di Medan hingga Bekasi | Dovizioso Juara MotoGP Valencia, Rossi Jatuh dan Finis 13 | Sigi Wimala Mengisi Me Time dengan 3 Aktivitas Bermanfaat | Piala AFF: Tiba di Jakarta, Timnas Indonesia Dapat Libur Sehari | Jajal Datsun Go Live Bisa Dapat Diskon Harga Rp 10 Juta | KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Sebagai Tersangka | Pesta Gol di Gianyar, Persebaya Surabaya Kalahkan Bali United |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Golkar Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN dan Dikelola Bawaslu | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Jumat, 19 Oktober 2018 04:18 WIB

Golkar Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN dan Dikelola Bawaslu | Berita Tempo Hari Ini

Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Neli, Jakarta, 25 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

SUMUTkota.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan, partainya sepakat dengan usulan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ihwal dana saksi Pemilu 2019 dibiayai sepenuhnya dalam APBN dan bukan dibebankan ke partai politik.

Baca juga: NasDem Tolak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Dibebankan ke Negara

"Prinsipnya, partai politik menyiapkan tenaga saksi, pemerintah yang bayar melalui Bawaslu. Anggaran ini tidak dikelola oleh parpol, tapi dikelola oleh Bawaslu. Jadi manajemen itu ada di Bawaslu," ujar Lodewijk saat ditemui Tempo usai acara istighosah milad Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Sebelumnya, usulan dana saksi partai dibiayai APBN ini muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Pemerintahan DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Selasa 16 Oktober 2018. Usulan ini juga telah disetujui oleh 10 fraksi DPR.

Selain itu, Komisi II juga telah mengajukan usulan anggaran saksi partai ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mengenai berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai saksi partai, DPR akan melihat dulu seberapa besar kemampuan keuangan negara.

Usulan tersebut disepakati, salah satunya dengan alasan menciptakan keadilan dan kesetaraan. Sebab, tidak semua partai politik peserta Pemilu memiliki dana yang cukup untuk membiayai saksi.

Lodewijk membeberkan, selama ini partai memang cukup terbebani dengan dana saksi, karena dana partai terbatas. Dia mencontohkan, untuk partai besar seperti Golkar saja, dana partai hanyalah Rp 18 miliar per tahun. "Dana itu juga tidak boleh digunakan untuk dana saksi. Dan buat Golkar mungkin besar, tapi buat partai lain gimana?" ujar Lodewijk.

Untuk itu, Lodewijk mengatakan, partainya sepakat bahwa dana saksi ini dibebankan kepada negara, dan anggarannya dikelola oleh Bawaslu.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, lembaganya tidak bersedia mengelola dana saksi untuk pemilihan umum. "Kami tidak mau mengelola dana saksi dan belum ada perintah untuk mengelola dana saksi," katanya di Cikini, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Baca juga: Fahri Hamzah: Dana Saksi Pemilu Kepentingan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu hanya diberi tugas mendidik saksi. Polemik soal dana saksi ini sebetulnya sudah diperdebatkan sejak pembahasan RUU Pemilu pada 2017. Saat itu, usul yang sama, ditolak. Dan akhirnya, pemerintah dan DPR sepakat bahwa dana saksi tidak dibiayai negara.

Namun, untuk keseragaman fungsi tugas, saksi-saksi yang ada di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dilatih oleh Badan Pengawas Pemilu atau pihak lain yang memahami sistem kepemiluan.



Golkar Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN dan Dikelola Bawaslu | Bang Naga | on Jumat, 19 Oktober 2018 04:18 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Golkar Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN dan Dikelola Bawaslu
Description: Golkar sepakat jika dana saksi sepenuhnya dibebankan ke APBN. Tapi anggaran itu dikelola oleh Bawaslu.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1137812/golkar-setuju-dana-saksi-dibiayai-apbn-dan-dikelola-bawaslu.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest News

» Tunai, Blackberry Akuisisi Perusahaan Keamanan Siber Rp20 T
» Klasemen Akhir MotoGP 2018, Marquez Dikuntit Dovi dan Rossi
» Tali Putus, Satu Mahasiswa Tewas saat 'Caving' di Tasikmalaya
» Inggris Menang Tipis atas Kroasia di UEFA Nations League
» Bupati Pakpak Bharat, Kepala Daerah ke-104 yang 'Digarap' KPK
» Baiq Nuril Dorong Perempuan Korban Berani Ungkap Kebenaran
» Bupati Remigo Diduga Pakai Uang Suap buat Amankan Kasus Istri

Karir

Android APK


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
© 2017 - 2018 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

Page loads : seconds