Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Deklarasi Amien Rais, Ketua PBNU Ingatkan Hoax Ratna Sarumpaet | Massa Syukuran di Rumah Prabowo Diminta Bertahan Meski Hujan | Pesta Kemenangan Prabowo Dianggap Cederai Aksi Bela Islam 212 | BPN: Klaim Kemenangan Prabowo Didasarkan 320 Ribu C1 Plano | Deklarasi Kemenangan Prabowo, Ekspresi Sandiaga, dan Manuver SBY | Jokowi dan Prabowo Saling Klaim Menang, Simak Perbedaannya | Di Jabar Jokowi Kalah Versi Hitung Cepat, Ini Alasan Ridwan Kamil | Rayakan Kemenangan, Eks 212: Prabowo-Sandi Hanya Perdalam Luka | Dampingi Prabowo, Ini Kata Pakar soal Ekspresi Lesu Sandiaga Uno | Eks 212 Bicara Bahayanya Aksi Nisfu Syaban 2019 untuk Prabowo | Real Count KPU: Jokowi 55,14 Persen, Prabowo 44,86 Persen | Berikut Makna Sujud Syukur Prabowo Menurut Busyro Muqoddas | Deklarasi Amien Rais, Ketua PBNU Ingatkan Hoax Ratna Sarumpaet | Massa Syukuran di Rumah Prabowo Diminta Bertahan Meski Hujan | Satu Lagi Panitia di TPS Kabupaten Bogor Meninggal | MUI Minta Kedua Capres Tahan Klaim Kemenangan | Hoax Pasca Coblosan Pemilu Melonjak, Beberapa Sedang Diselidiki | RNI Pasang Target Produksi Gula 320 Ribu Ton | Seorang Wanita Ditemukan Meninggal di Parkiran Hotel Sawah Besar | Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Usut Caleg NasDem Kampanye di Gereja | Bawaslu Jaktim Temukan Tiga Pelanggaran Politik Uang, Apa Saja? | TKN Umumkan Secara Resmi Kemenangan Jokowi |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Urusan Defisit BPJS sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Rabu, 17 Oktober 2018 12:34 WIB

Urusan Defisit BPJS sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan | Berita Tempo Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan GLF 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. Tujuan pelibatan masyarakat setempat adalah mewujudkan keadilan dalam sektor agraria. TEMPO/Subekti

SUMUTkota.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan seharusnya persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan bisa diselesaikan di tingkat kementerian. "Ini urusan Direktur Utama (Dirut) BPJS [Kesehatan], enggak sampai ke Presiden," katanya dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Baca: BPJS Kesehatan Minta Pemerintah Kucurkan Dana Talangan Lagi

Jokowi mengaku tahu bahwa masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan berawal dari urusan pembayaran rumah sakit. "Saya ngerti. Sampai di meja saya sebulan atau lima pekan lalu," katanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah sudah melakukan penyuntikan dana hingga Rp 4,9 triliun pada tahap pertama. Selanjutnya, suntikan dana akan didapat dari cukai rokok yang aturannya--berupa Peraturan Presiden (Perpres)--sudah diteken Jokowi pada pertengahan September 2018 lalu.

Menurut Jokowi, untuk mencegah persoalan tersebut terulang kembali, harus ada manajemen sistem yang baik dan memberikan kepastian bagi rumah sakit. Ia juga menyayangkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan tak bisa menyelesaikannya.

"Ini adalah problem tiga tahun yang lalu. Kalau bangun sistemnya benar, gampang. Mestinya harus rampung di Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS (Kesehatan). Urusan ini kok sampai Pesiden, kebangetan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto mengemukakan industri rumah sakit memiliki persoalan besar yang harus segera diselesaikan yakni piutang kepada BPJS Kesehatan. "Rumah sakit tidak boleh sakit seperti industri penerbangan. Di samping pilotnya harus kompeten dan profesional, avturnya tidak boleh macet. Masalah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), mohon Bapak Presiden ini ada potensi piutang sampai akhir nanti," ucapnya.

Pada Kamis pekan lalu, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris sempat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas regulasi optimalisasi peran pemerintah daerah (Pemda) agar dapat menanggulangi defisit. Dia mengaku sangat menantikan payung hukum untuk mengatasi masalah ini.

Fachmi menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 84/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 37 Ayat 5, ada tiga tindakan khusus pemerintah saat posisi keuangan BPJS Kesehatan sedang negatif. Tiga tindakan tersebut yaitu penyesuaian dana operasional, penyesuaian iuran, serta penyesuaian manfaat yang diberikan.

Lebih jauh Fachmi berharap bisa memasukkan tindakan khusus keempat dalam regulasi tersebut yaitu mengoptimalkan peran Pemda. Dia berharap Jusuf Kalla atau JK akan segera memproses hal itu dan membicarakannya dengan Presiden Jokowi.

Baca: Janji Sandiaga Uno Jika Terpilih Soal BPJS Kesehatan

Selama ini, BPJS berkontrak dengan rumah sakit atau Puskesmas secara langsung. Dengan penambahan tindakan khusus keempat, BPJS diharapkan bisa berkontrak langsung dengan Pemda.

BISNIS



Urusan Defisit BPJS sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan | Bang Naga | on Rabu, 17 Oktober 2018 12:34 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Urusan Defisit BPJS sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan
Description: Presiden Jokowi geram karena urusan defisit BPJS Kesehatan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat menteri dan direktur utama badan tersebut.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1137198/urusan-defisit-bpjs-sampai-ke-presiden-jokowi-kebangetan.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status

    Page loads : seconds