Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2018
Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Ini | Pelaporan Grace Natalie dan Polemik Perda Syariah di Indonesia | Korban Tidak Teridentifikasi, Surat Kematian dari Lion Air | 5 Alasan Silaturahmi Kekhalifahan Dunia di Sentul Batal Hari Ini | Erick Thohir: Saya Orang Pertama yang Mundur Kalau Jokowi Raja | Pembunuhan di Bekasi, Polisi Ungkap Tujuan Haris Naik Gunung | Keduanya Mapan, Apakah Pernikahan Akan Bahagia? Ini Ramalannya | SUV Chevrolet FNR Carry Concept Mirip Mitsubishi Xpander | Pembunuhan di Bekasi, Ini Alasan Haris Bunuh Dua Anak Diperum | Sandiaga Sebut 3 Kelompok Ini Bakal Jadi Penentu Kemenangan | Agar Program Menngena, Kemenpora Susun Road Map Kepemudaan 2019 | Pengendara Sepeda Motor dengan Knalpot Racing Dihukum Push Up | Aktivis Greenpeace Ditangkap Saat Menaiki Kapal Minyak Wilmar | Kualifikasi MotoGP Valencia: Vinales Terbaik, Rossi Urutan 16 | Kubu Jokowi Luncurkan Aplikasi untuk Donasi dan Kampanye | Tekuk Hendra / Ahsan, Kevin / Marcus ke Final Hong Kong Open 2018 | A Man Called Ahok Tembus 1 Juta Penonton, Ahok Kirim Ucapan | Ini Kata Bima Sakti Setelah Timnas Indonesia Ditekuk Thailand | Belajar Hidup Mandiri ala Verrell Bramasta, Apa Ilmunya? | Jokowi Bahas Sawit dan Perikanan dengan PM Kepulauan Solomon |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri Ditunda karena Masalah Lahan | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Jumat, 14 September 2018 08:04 WIB

Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri Ditunda karena Masalah Lahan | Berita Tempo Hari Ini

Suasana Wisma Ciliwung di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 September 2018. Wisma tersebut diajukan oleh warga gusuran Bukit Duri menjadi lahan tempat dibangunnya Kampung Susun proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tempo/Adam Prireza

DOWNLOAD APP sumutkota.com

SUMUTkota.com, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta memastikan tahun ini tak bisa membangun kampung susun bagi warga Bukit Duri korban penggusuran. DKI beralasan lahan seluas 1,6 hektare yang diajukan warga Bukit Duri untuk pembangunan hunian tersebut ternyata tak memiliki bukti sertifikat hak milik alias alas kepemilikan.

Baca : Komunitas Warga Bukit Duri: Program CAP Anies Hanya Beautifikasi

“Info yang masuk ke kami, itu hak dasarnya enggak ada,” kata Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, di Balai Kota, Kamis, 13 September 2018.

Saefullah menjelaskan, pemerintah tidak bisa membeli lahan jika status kepemilikannya tidak jelas. Maka ahli waris lahan harus mengurus alas hukum supaya pemerintah dapat segera mengeksekusi dan membangun kampung susun.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Meli Budiastuti, membenarkan bahwa di lahan seluas 1,6 hektare di Bukit Duri itu ada persoalan kepemilikan lahan. “Saat kami verifikasi, tanah tersebut belum ada bukti kepemilikannya,” ucapnya, kemarin.

Meli menjelaskan, PT Setia Ciliwung hanya memiliki lampiran pembayaran pajak yang diklaim sebagai bukti kepemilikan lahan Wisma Ciliwung. Bukti tersebut dinilai belum cukup menjadi legalitas bagi pemerintah untuk membelinya. Dia memerlukan bukti sertifikat hak milik untuk menghindari gugatan dari pihak lain.

Lahan Wisma Ciliwung diklaim milik PT Setia Ciliwung yang diakui oleh 27 ahli waris. Mereka mendapat tanah tersebut dari ahli waris sebelumnya. Meli telah meminta mereka mengajukan permohonan untuk meningkatkan bukti kepemilikan menjadi sertifikat hak milik.

Warga Bukit Duri memenangkan gugatan class action atas proses penggusuran oleh pemerintah DKI di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di pengadilan tingkat banding, warga mendapatkan hak ganti rugi. Namun mereka memilih pemerintah membangunkan kampung susun sebagai bentuk ganti rugi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bakal mengalokasikan anggaran pembebasan lahan jika legalitas sudah dimiliki. Di lahan itu, bakal dibangun kampung susun bagi 93 keluarga warga Bukit Duri.

Selain Wisma Ciliwung, pemerintah DKI menyiapkan satu opsi lain lahan untuk rumah susun atau setidaknya tempat tinggal sementara atau shelter, yakni lahan telantar milik Kementerian Keuangan. Saefullah mengatakan Gubernur Anies Baswedan sedang mengirim surat kepada Kementerian untuk meminta lahan tersebut dihibahkan kepada DKI.

Baca: Alasan Hakim Menangkan Gugatan Penggusuran Warga Bukit Duri

Menurut Meli, masalah legalitas lahan telah dibahas bersama warga Bukit Duri dan satuan kerja perangkat daerah mengenai dampaknya, yakni pembangunan kampung susun menjadi tertunda. Padahal pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan ke program kerja.

M. YUSUF MANURUNG



Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri Ditunda karena Masalah Lahan | Bang Naga | on Jumat, 14 September 2018 08:04 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri Ditunda karena Masalah Lahan
Description: Lahan seluas 1,6 hektare yang diajukan untuk pembangunan kampung susun Bukit Duri ternyata tak memiliki bukti sertifikat hak milik.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1126387/pembangunan-kampung-susun-bukit-duri-ditunda-karena-masalah-lahan.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest News

» Kapolri Segera Naikkan Polda Banten dan DIY Jadi Tipe A
» Ganti Strategi, Kunci Marcus/Kevin ke Final Hong Kong Terbuka
» Prabowo Minta Doa ke Kiai Tasikmalaya, Jokowi Punya Aplikasi
» Bima Sakti: Timnas Indonesia Kalah karena Blunder
» Erick Thohir Siap Mundur Bila Jokowi jadi 'Raja'
» Klasemen Piala AFF Usai Timnas Indonesia Kalah dari Thailand
» Facebook Bantah Bayar Konsultan Berita Palsu

Karir

Android APK


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
© 2017 - 2018 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

Page loads : seconds