Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

Sedang Trending 22 jam yang lalu 21
Jumat, 25 November 2022 17:42 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) usai memimpin upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menyebut wali kota dan bupati adalah perpanjangan tangan gubernur. Wali kota dan bupati itulah, tutur dia, yang bertugas membantu gubernur menjalankan tugas di lima kota dan satu kabupaten di Jakarta.

"Kalau itu (jabatan wali kota dan bupati) dihapus, maka dampaknya adalah Pak Gubernur akan kedodoran dalam menjalankan tugas pekerjaan," kata dia saat dihubungi, Jumat, 25 November 2022. 

Djohermansyah merespons usulan penghapusan jabatan wali kota dan bupati di Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Usulan ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, kemarin. 

Tujuannya, kata Suharso, agar Jakarta nantinya memiliki struktur organisasi birokrat yang lincah, sehingga menjadi contoh bagi pemerintahan lain. 

Baca: Heru Budi Hartono Bicara Jakarta setelah Bukan Ibu Kota Negara, Bappenas Janji Bangun Lebih Baik

Wali kota dan bupati membantu gubernur menangani Covid-19

Djohermansyah memaparkan selama ini tidak ada masalah dalam penugasan sektoral di pemerintahan DKI. Wali kota dan bupati bahkan membantu gubernur dalam penanganan Covid-19. 

Wali kota juga yang mengkoordinasikan Suku Dinas di wilayah masing-masing. Jika gubernur berhalangan hadir, maka wali kota atau bupati yang akan memenuhi undangan masyarakat atau meninjau ke lapangan. 

"Jadi kerjanya memang sangat bermanfaat ya sejauh ini," ujar Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini. 

Kemarin Suharso bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat. Dua pejabat ini membahas soal nasib provinsi DKI Jakarta pasca-ditetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, penataan kawasan, dan rencana UU daerah khusus.

Baca juga: Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

Selalu update info terkini. Simak breaking quality dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






35 menit lalu

Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Senin Depan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 akan ditetapkan minggu depan.


1 jam lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


2 jam lalu

Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan setelah IKN, Jakarta tetap menjadi provinsi yang dipimpin gubernur tapi tanpa ada wali kota atau bupati.


21 jam lalu

Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.


22 jam lalu

Heru Budi Hartono Bicara Jakarta setelah Bukan Ibu Kota Negara, Bappenas Janji Bangun Lebih Baik

Heru Budi Hartono menggelar pertemuan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, di Balai Kota DKI.


1 hari lalu

Heru Budi Hartono Temui Demo Buruh Tuntut Kenaikan UMP DKI 2023

Heru Budi Hartono mengatakan besaran UMP DKI 2023 akan diumumkan pekan depan, sebelum atau pada tanggal 28 November 2022 .


1 hari lalu

DKI Alokasi Dana Hibah Rp 409 Miliar untuk TNI-Polri, Heru Budi: Masih Dibahas

Dishub DKI harus mengurangi alokasi subsidi tiket Transjakarta untuk untuk anggaran dana hibah TNI dan polisi.


1 hari lalu

Antisipasi Cuaca Ekstrem, PLN UID Jakarta Raya Bertemu Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono meminta PLN UID Jakarta Raya untuk memprioritaskan keselamatan jiwa manusia saat terjadi cuaca ekstrem.


1 hari lalu

Realisasi Investasi di Jakarta Selatan Rp 53,59 Triliun, Lampaui Target Tahun 2022

Target realisasi investasi di Jakarta Selatan pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 46 triliun. Saat ini sudah Lampaui


1 hari lalu

Komisi Informasi DKI Serahkan Laporan Pertanggungjawaban 2021 Kepada Heru Budi Hartono

Komisi Informasi DKI Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahun 2021.


Saksikan Video Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel