Soal Seleksi Guru PPPK, Nadiem Akui Banyak yang Perlu Disempurnakan

Sedang Trending 23 jam yang lalu 20

P2G menilai janji Nadiem soal guru PPPK hanya gagal total.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengeklaim, pihaknya lanjut memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia mengakui, salah satu upaya untuk menyejahterakan para guru tersebut tetap banyak hal yang perlu disempurnakan.

"Kita seluruh harus bergotong-royong agar sasaran kita, merupakan satu juta guru diangkat sebagai ASN PPPK dapat segera terwujud," ujar Nadiem dalam pidato upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022 di Kompleks Kemendikbudristek Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Nadiem mengajak seluruh guru agar lanjut berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan untuk melompat ke masa depan. Menurutnya, selama tiga tahun terakhir pihaknya telah melepaskan jangkar dan membentangkan layar kapal berupa terobosan Merdeka Belajar. Melalui terobosan itu, berbagai rintangan mulai dari Sabang hingga Merauke telah bisa dilewati.

Lebih lanjut dia menyampaikan, hingga hari ini tetap ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. “Memang, pada dasarnya tak ada perubahan yang membikin kita nyaman. Jika tetap nyaman, itu artinya kita tak berubah,” tutur dia.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai janji Mendikbudristek dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk mengangkat satu juta guru ASN PPPK hanya tinggal janji. P2G menilai pemerintah meng-ghosting para guru honorer.

"Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh pemerintah. Janji mengangkat satu juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang ga dapat ikut, terkesan diskriminatif," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, lewat keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Dia menjelaskan, semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Tapi, hingga November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga, berarti terlambat satu tahun. Sementara itu, kata Satriawan, nasib 193 ribu guru yang tak dapat formasi tak jelas. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan.

Bagi P2G, kata Satriwan, skema PI, PII, PIII, dan umum dalam seleksi guru PPPK tahapan ketiga malah menimbulkan ketidakadilan baru. Terlebih, 193 ribu guru yang masuk kategori PI banyak yang turun level ke PII dan di bawahnya.

"Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi Pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu PI belum beres, ini malah membuka prioritas II dan III,” kata Satriwan.

P2G berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menuntaskan carut-marut pengelolaan guru di tanah air. Termasuk juga menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga saat ini. Menurut dia, guru tetap jauh dari sejahtera.

"Pak Presiden pernah punya legacy bagus di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” ujar dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Saksikan Video Soal Seleksi Guru PPPK, Nadiem Akui Banyak yang Perlu Disempurnakan Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel