Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2018
Presiden Jokowi Larang Pemda Terima Pegawai Honorer Baru | Tak Lagi Duduk di DPRD, Lulung Kembalikan Mobil Dinas | Setelah Penetapan Nomor Urut Capres, KPU Ingatkan Kampanye Damai | KPU Ungkap Makna Angka Nol pada Nomor Urut Calon Presiden | Defisit Anggaran, Wali Kota Bekasi Potong Tunjangan Pegawai? | Jokowi - Ma'ruf Nomor Urut 1, Airlangga Hartarto: Sesuai Tagline | Jokowi Dapat Nomor Urut 1, PKB Berharap Kena Efek | Prabowo Didukung Ulama, Titiek Soeharto: Semua Suara Didulang | Ini Klasemen Setelah Timnas U-16 Indonesia dan Vietnam Menang | Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden | Ditantang Gatot Nurmantyo Nobar Film G30SPKI, Ini Jawaban TNI AD | Gatot Nurmantyo Tantang KSAD Instruksikan Pemutaran Film G30S/PKI | Slogan Kubu Jokowi: Nomor 1 Jokowi Sekali Lagi, Jika 2... | Begini Perjalanan Polemik Impor Beras Sejak Awal 2018 | Bakal Gantikan Sandiaga Uno di DKI, Ini Program Ahmad Syaikhu | Sebelum Jokowi Buka Nomor Urut Pilpres 2019, Ma'ruf Amin Berdoa | Kantongi Nomor Urut 1, Jokowi: Indonesia Bersatu | Pengundian Nomor Urut, Prabowo - Sandiaga Diiringi Pencak Silat | Sah, Jokowi - Ma'ruf Nomor Urut 1, Prabowo - Sandiaga Nomor 2 | Hasil Piala AFC: Timnas U-16 Indonesia Vs Iran 2-0 | Presiden Jokowi Larang Pemda Terima Pegawai Honorer Baru | Tak Lagi Duduk di DPRD, Lulung Kembalikan Mobil Dinas | Setelah Penetapan Nomor Urut Capres, KPU Ingatkan Kampanye Damai | KPU Ungkap Makna Angka Nol pada Nomor Urut Calon Presiden | Defisit Anggaran, Wali Kota Bekasi Potong Tunjangan Pegawai? | Jokowi - Ma'ruf Nomor Urut 1, Airlangga Hartarto: Sesuai Tagline | Jokowi Dapat Nomor Urut 1, PKB Berharap Kena Efek | Prabowo Didukung Ulama, Titiek Soeharto: Semua Suara Didulang | Ini Klasemen Setelah Timnas U-16 Indonesia dan Vietnam Menang | Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPK Ingatkan Fenomena Wakil Rakyat Korup

Home » Berita Nasional Indonesia Hari Ini Jumat 21 September 2018 » Gosip Artist » Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPK Ingatkan Fenomena Wakil Rakyat Korup

Oleh : Admin on pada Jumat 14 September 2018, 20:19 WIB

Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPK Ingatkan Fenomena Wakil Rakyat Korup
DOWNLOAD APP sumutkota.com

Jakarta - KPK menghargai putusan Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau nyaleg. Di sisi lain, KPK mengingatkan bahwa banyak anggota Dewan yang selama ini dijerat karena korupsi.

"Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum, mau tidak mau, harus menghormati institusi peradilan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

"Meskipun di awal KPK sangat berharap sebenarnya ada perbaikan signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," imbuh Febri.

Untuk di KPK saja, menurut Febri, sejauh ini ada 146 anggota DPRD yang diproses. Sedangkan dari DPR, ada lebih dari 70 orang yang ditangani KPK.

"Kemungkinan akan bertambah ada, sepanjang ada bukti yang cukup. Jadi dengan fenomena ini, harapan ke depannya parlemen kita atau DPR kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal," ucap Febri.
"Tetapi nanti kami akan lihat dulu apa yang bisa dilalukan ke depan. Yang pasti, KPK sesuai dengan kewenangannya akan semakin mencermati atau memperhatikan tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK," sambung Febri.

Sebelumnya, juru bicara MA Suhadi mengatakan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah putus. Alhasil, mantan koruptor boleh nyaleg sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata Suhadi.

"Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK," imbuhnya.

Dengan putusan itu, PKPU itu bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:

Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
(dhn/tor)
Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPK Ingatkan Fenomena Wakil Rakyat Korup | Bang Naga | on Jumat 14 September 2018, 20:19 WIB | Rating 4.5
Berita Lainnya

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest News

» Mantan Wasit Liga Inggris Bela Ronaldo
» Dituduh Plagiat, PM Spanyol Akui Ada Kesalahan dalam Bukunya
» Sido Muncul Boyong Tolak Angin ke Filipina
» Taufik Gerindra Minta PKS Tak Ribet soal Wagub DKI
» Israel Tembaki Aksi Protes di Gaza, Warga Palestina Tewas
» Perpanjang Kontrak, Aguero Senang Satu Dekade di Man City
» Prabowo Berjoget di Gedung KPU Usai Kantongi Nomor Urut Dua

Karir

Android APK


KESEHATAN

Selengkapnya >>

Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo DAIRI CNN Zodiak
© 2017 - 2018 sumutkota.com | Pers | V.DB: | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

Page loads : seconds