Cegah Hoaks Saat Pilkada 2024, Perludem Minta KPU Kampanye Prebunking Berita Viral Hari Ini Minggu 29 September 2024

Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 29 Sep 2024, 14:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/cek-fakta/read/5714317/cegah-hoaks-saat-pilkada-2024-perludem-minta-kpu-kampanye-prebunking.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Program Officer Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik M Pratama meminta, penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengampanyekan prebunking untuk mencegah informasi palsu atau hoaks saat Pilkada 2024.

Heroik berpendapat, prebunking ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak mudah terjebak dengan disinformasi maupun misinformasi terkait Pilkada 2024.

BACA JUGA: Perludem Waspadai Disinformasi Kotak Kosong Dianggap Suara Tidak Sah

BACA JUGA: KPU Tidak Fasilitasi Kotak Kosong di Pilkada 2024

BACA JUGA: Perludem: Gerakan Coblos Semua Calon Tak Boleh Dikriminalisasi

Advertisement

Baca Juga

Perludem Waspadai Disinformasi Kotak Kosong Dianggap Suara Tidak Sah

AMSI Dorong Perusahaan Media Hadapi Pemberlakuan UU Pelindungan Data Pribadi

KPU Perbolehkan Pemilih Kampanye Kotak Kosong di Pilkada 2024

"Prebunking yaitu semacam imun dalam bentuk informasi-informasi valid, dalam kondisi objektif sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang ada," kata Heroik dalam acara diskusi Virtual Class yang digelar Liputan6.com, dikutip Minggu (29/9/2024).

Salah satu contoh disinformasi yang sering muncul saat Pilkada yaitu pemilih bisa mencoblos di mana saja hanya dengan menggunakan e-KTP. Menurut Heroik, ada sebagian masyarakat yang masih terjebak disinformasi tersebut.

Padahal, kata dia, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemilih ketika ingin menggunakan hak suaranya pada Pemilu dan Pilkada, satu di ataranya yaitu pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Bagi mereka yang tidak terdaftar bisa melakukan kroscek dan melakukan pendaftaran ulang ke KPU setempat. Informasi-informasi ini penting disampaikan secara masif, sehingga nanti ketika muncul disinformasi, maka publik sudah lagi tidak percaya dengan disinformasi tersebut," ucap Heroik.

Ia berpendapat, disinformasi terkait penggunaan e-KTP bisa mencoblos di mana saja ini bisa berdampak pada pemungutan suara ulang. Hal ini, kata Heroik, dapat merugikan masyarakat serta menurunkan kredibilitas dari Pemilu.