Klarifikasi Menkes Budi Sadikin Soal Larangan BPJS Bagi Orang Kaya

Sedang Trending 21 jam yang lalu 24

Pemerintah bersama BPJS memprioritas pelayanan kesehatan bagi yang benar-benar butuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sistem pelayanan dan penganggaran di BPJS Kesehatan harus didesain lebih baik. Ini agar dapat memberikan layanan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"BPJS harus dapat melayani seluruh masyarakat Indonesia. Idealnya BPJS harus menjangkau 270 juta rakyat Indonesia siapapun dia. Hanya saja BPJS harus didesain dengan baik, apa yang dijangkau apa kewajibannya," kata Menkes Budi saat ditemui ANTARA di Jakarta, Jumat.

Budi mengklarifikasi terkait 'BPJS bagi orang kaya' dalam RDP bersama Komisi IX DPR pada Selasa (22/11) lalu. Pernyataannya, kata Budi, bukan berarti meminta BPJS untuk tak melayani ataupun melayani kebutuhan masyarakat yang tergolong kaya.

Namun pemerintah bersama dengan BPJS mempunyai prioritas untuk menanggung biaya layanan tambahan bagi masyarakat yang tergolong miskin, dalam situasi yang memang benar-benar membutuhkan.

Menkes mencontohkan dalam mengakses obat-obatan generik misalnya, masyarakat yang dirasa tetap bisa tetap dapat ditanggung oleh BPJS. Namun, kalau yang mau diakses merupakan pengobatan non-generik maka kebutuhannya tak ditanggung oleh negara lagi.

"Karena non-generik harus bayar sendiri, disitu yang harus kita jaga keadilannya. Kalau yang miskin benar-benar perlu untuk dibayarkan negara," pungkasnya.

Ia menyarankan agar masyarakat yang bisa mengaksesnya melalui asuransi swasta yang nantinya direncanakan akan terhubung oleh sistem BPJS. Sebab, hal itu akan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian layanan pada masyarakat.

Menurut Budi, konsep asuransi sosial yang bagus haruslah bisa menjangkau seluruh masyarakat dari berbagai golongan bagus kaya, miskin, tua, muda dari Sabang tiba Merauke.

Dengan sebuah standar yang dibangun dapat dijangkau oleh keuangan negara pada saat seperti ini dan tak terlampau besar. Sehingga pengelompokan dalam sistem BPJS, harus dapat menjangkau hak-hak pesertanya tanpa memandang tingkat perekonomiannya.

Selain itu kalau tiap pengelompokan kelas didesain terlampau luas, Menkes khawatir layanan yang diberikan BPJS tak akan berkelanjutan (sustainable) karena akan berdampak pada membengkaknya anggaran yang harus dibayar negara menjadi yang tinggi sekali.

"Kalau tidak, nanti tak setara dan negara tak kuat, ini yang menyebabkan masalah di belakangnya. Dia (BPJS) akan cover kelas dasar kesehatan (KDK) saja, di atasnya ada layanan lainnya. Yang miskin di-cover oleh pemerintah, tapi yang kaya dia harus beli sendiri dengan swasta, kalau tak nanti yang kaya dapat akses yang miskin tak dapat akses," katanya.

sumber : Antara

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Saksikan Video Klarifikasi Menkes Budi Sadikin Soal Larangan BPJS Bagi Orang Kaya Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel