Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Senin Depan

Sedang Trending 1 hari yang lalu 19
Jumat, 25 November 2022 17:07 WIB
Untuk UMP DKI 2023, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan masih dihitung.

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 akan ditetapkan minggu depan. "Nanti ditetapkan tanggal 28 (November) hari Senin," ungkap Heru saat ditemui di tengah sidak di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan, Jumat, 25 November 2022.

Sayangnya, Heru enggan memberi bocoran terkait besaran UMP DKI 2023 yang bakal ditetapkan tersebut. "Nanti aja ya, Senin,"katanya.

UMP DKI Jakarta Naik Maksimal 10 Persen

Sebelumnya, Heru Budi Hartono menyebut Pemprov DKI akan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dalam menentukan nilai UMP DKI tahun depan.

Dengan demikian, maka upah minimun DKI 2023 tidak akan naik melebihi 10 Persen. Hal ini juga sekaligus memupuskan harapan para buruh yang menuntut UMP DKI naik 10,55 persen.

Baca: Buruh Minta UMP DKI Naik 13 Persen, Apindo: Kalau Besok Perusahaan Tutup Gimana

Sebelumnya, dalam konferensi pers Rabu, 23 November 2022 lalu, Presiden Partai Buruh membeberkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi tuntutan buruh agar UMP DKI 2023 naik 10,55 persen.

Menurutnya, kenaikan upah 10,55 persen tersebut sudah didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Alasan lainnya adalah karena berdasarkan information Litbang Partai Buruh, inflasi pada Januari-Desember 2022 diprediksi 6-7 persen. Sedangkan perkiraan Menteri Keuangan adalah 6,5 persen dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen.

“Maka kenaikan (UMP) 10,55 persen yang diusulkan Serikat Pekerja sangatlah masuk akal,”kata Said Iqbal.

Baca juga: Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Selalu update info terkini. Simak breaking quality dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






38 menit lalu

Dinas LH DKI Tarik Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alat kesehatan yang mengandung merkuri ditarik dari seluruh fasilitas layanan kesehatan. Ada termometer, tensimeter dan dental amalgam.


1 jam lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


1 jam lalu

Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta Melonjak, Dinkes: BOR Terkendali

Kasus harian Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir kian melonjak. Meski demikian, Bed Occupation Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit DKI Jakarta disebut masih dalam kondisi aman.


2 jam lalu

Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan setelah IKN, Jakarta tetap menjadi provinsi yang dipimpin gubernur tapi tanpa ada wali kota atau bupati.


2 jam lalu

Kemenkes Izinkan Vaksin Booster Kedua untuk Lansia, Epidemiolog Ungkap Efektivitasnya

Kementerian Kesehatan berikan lampu hijau vaksin booster kedua Covid-19 untuk lansia berusia 60 tahun ke atas.


6 jam lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mengatakan, anggota dewan telah membahas RAPBD DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, selama 3 pekan.


6 jam lalu

Lagi, Polusi Debu Batu Bara Cemari Warga Rusunawa Marunda, Ganggu Nafas, Mata & Bikin Gatal

Polusi debu batu bara tak kunjung hilang dan masih terus mencemari lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing.


7 jam lalu

Usulan PMD 2023 untuk 10 BUMD DKI Membengkak Rp 1,9 Triliun, Total Jadi Rp 8,12 Triliun

10 BUMD DKI mengajukan tambahan penyertaan modal daerah atau PMD ke Pemerintah DKI Jakarta, full suntikan modal Rp 8,12 triliun.


11 jam lalu

Setelah di Dishub, Dana Hibah untuk TNI Muncul di Pos Anggaran Satpol PP DKI, Besarnya Rp 337,33 Miliar

Dana hibah untuk TNI juga tercantum di pagu anggaran Satpol PP DKI. Salah satunya untuk pembelian alat penanggulangan hura-hara Rp 88 miliar.


20 jam lalu

Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.


Saksikan Video Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Senin Depan Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel