DPR Apresiasi Penghargaan Internasional yang Diraih Kejaksaan Agung RI

Sedang Trending 2 bulan yang lalu 25

Kejaksaan Agung menerma penghargaan special achievement award dari International Association of Prosecutors (IAP). Foto ilustrasi .Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan keterangan pers penetapan dua tersangka baru kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia.

Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto

Beberapa korupsi besar yang diungkap Kejakgung merupakan pelaporan Menteri BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin lanjut menorehkan prestasi. Keberaniannya menumpas kasus-kasus besar korupsi, membuahkan hasil dengan meraih penghargaan special achievement award dari International Association of Prosecutors (IAP).

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam mengharumkan nama Indonesia di kanca internasional. “Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi karena dari 180 negara, hanya 2 negara yang diberikan (penghargaan) merupakan Kejaksaan Agung RI dan Dinas Kejaksaan Inggris,” kata Nasir dalam keterangannya kepada Republika.o.id, Selasa (27/9).

“Kalau kita lihat penegakan hukum di tanah air, Kejagung memang lebih di depan dalam mengusut kasus-kasus korupsi berskala besar,” tambahnya. Misalnya saja kasus korupsi pada maskapai penerbangan Garuda yang merugikan negara hingga Rp 8,8 triliun. Kasus ini, nyaris membikin PT Garuda Indonesia (Persero) gulung tikar.

Selain kasus Garuda, hasil kolaborasi Menteri BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung juga sukses menyelesaikan kasus-kasus lainnya. Seperti Jiwasraya, Waskita, Krakatau Steel, dan kini sedang menyelidiki kemungkinan korupsi di PT Adhi Karya dan juga PT PLN.

Menurut Nasir, Kejaksaan Agung saat ini sudah memandang kasus-kasus tindak pidana korupsi (tipikor) bukan hanya dari aspek kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian perekonomian negara. Hal ini menurutnya, tentu saja akan bisa mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi atau assert recovery.

“Restorative justice yang dilakukan secara masif tapi terukur dan terpola sehingga bisa menjaga dan menindak kalau ada oknum jaksa bandel yang melakukan transaksional dalam upaya restorative justice,” kata dia.

Bagaimanapun ujar dia, memang tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan terhadap penegakan hukum yang bermartabat di level bawah, seperti di Kejati dan Kejari tetap ditemukannya penegakan hukum yang mengedepankan kewenangan ketimbang profesionalitas. Kondisi ini kalau tak diawasi dan dicegah akan menghadirkan penegakan hukum yang melukai keadilan publik.

“Pengawasan di level Kejati dan Kejari tetap kedodoran. Karena itu upaya preemtif dan preventif secara internal sangat mendesak dilakukan untuk mencegah para jaksa terlibat dalam jual-beli kasus. Penegakan hukum tetap ada yang mengedepankan kewenangan ketimbang profesionalisme dan prudential,” kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Saksikan Video DPR Apresiasi Penghargaan Internasional yang Diraih Kejaksaan Agung RI Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel