Kebijakan Pembatasan, BBM Subsidi Bukan untuk Orang Kaya

Sedang Trending 2 hari yang lalu 9

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter beraksi pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB.

Foto: ANTARA/Makna Zaezar

Ia tetap menemukan mobil-mobil mewah yang tetap saja menggunakan Pertalite

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengajak masyarakat untuk sadar dalam menggunakan BBM bersubsidi. Jangan tiba kalangan bisa menggunakan hak subsidi bagi rakyat miskin.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi. Sebab, ia tetap menemukan mobil-mobil mewah yang tetap saja menggunakan Pertalite. Padahal Pertalite ditujukan untuk kalangan rentan.

“Butuh personal integrity. Apakah memang layak saya menggunakan ini (BBM bersubsidi). Kadang saya suka memandang pada saat sidak dalam beberapa kesempatan di beberapa daerah. Mobilnya bagus yang keluar cukup mentereng, profesional, ada bunda habis tarik arisan, tetapi tetap isi Pertalite BBM subsidi,” ujarnya dalam obrolan bertajuk “Pembatasan BBM Berkeadilan” di Jakarta.

Menurut dia, rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan menggunakan indikator kapasitas mesin tak menjadi masalah. Karena kesadaran akan apakah layak menerima subsidi tak kalah penting.

“Tapi saya kira kembali ke kita semua, apakah kita layak mengisi BBM bersubsidi atau tidak, apakah kita mengambil hak orang lain dengan mengambil BBM subsidi atau tidak?” ujarnya.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Trubus Rahardiansyah, menumbuhkan kesadaran itu tak mudah. Harus ada aturan yang dapat memaksa masyarakat agar sadar dan menggunakan BBM nonsubsidi.

“Sesungguhnya perilaku orang itu dapat dikondisikan. Caranya dengan edukasi. Itu akan dikomunikasikan lanjut menerus, dan ada advokasi pendampingan,” ujarnya.