Ekonom: Pemerintah Perlu Pertebal Bansos untuk Jaga Daya Beli

Sedang Trending 2 hari yang lalu 12

Petugas menghitung uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diserahkan kepada penduduk di Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/9/2022). ilustrasi

Foto: ANTARA/Adwit B Pramono

Pemerintah juga perlu memastikan pasokan pangan dan daya membaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistiramengatakan pemerintah perlu mempertebal donasi sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi dan peningkatan etnis kembang acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin.

"Kalau etnis kembang meningkat terlalu tinggi, pemulihan di sektor riil dapat tersendat sehingga BI harus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah. Dari sisi fiskal, pemerintah dapat mempertebal bansos," kata Bhima di Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Kenaikan etnis kembang acuan BI akan mengerek naik etnis kembang pinjaman seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sehingga daya beli masyarakat berpotensi tertekan. Bansos senilai Rp 24,17 triliun untuk masyarakat dinilai tetap dapat ditambah dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) juga dapat direlaksasi dari 11 persen menjadi 8 persen.

Pemerintah juga perlu memastikan pasokan pangan dan daya membaik karena inflasi pada 2022 lebih disebabkan oleh gangguan rantai pasok alih-alih peningkatan permintaan. "Saat ini masyarakat tertimpa beban ganda, mereka harus mengeluarkan biaya hidup yang jauh lebih mahal pascakenaikan harga BBM dan harga pangan karena tertekan inflasi, sementara di sisi pendapatan belum dapat pulih kembali ke level pra pandemi," ucapnya.

Di samping itu, cicilan kepemilikan kendaraan bermotor juga dapat ikut terkerek naik sehingga masyarakat enggan melakukan pembelian dan kinerja produsen otomotif pun menurun. "Jadi pada 2014 kenaikan harga BBM menurunkan kinerja penjualan sepeda motor tiba lebih dari 14 persen secara tahunan. Sementara saat ini, sudah BBM naik, kembang untuk leasing sepeda motor akan mengalami kenaikan sehingga menurunkan niat masyarakat untuk mengambil cicilan kendaraan," terangnya.

BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pelaku upaya untuk mendorong mereka mengonversi devisa hasil ekspor (DHE) komoditas yang harganya tengah meningkat ke dalam rupiah.

"Ini untuk memperkuat likuiditas juga sehingga dapat menjadi penahan bank menyesuaikan etnis kembang pinjaman, meski etnis kembang acuan BI mengalami kenaikan. Jadi perlu dipikirkan bersama," ucapnya.

Dengan inflasi tahunan yang mencapai 4,69 persen pada Juli 2022, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 berpotensi tak sesuai sasaran pemerintah yang sebesar 5 tiba 5,5 persen di 2022. "Prediksinya pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,7 tiba 4,9 persen year on year tahun 2022 ini," imbuhnya.

sumber : Antara