Ahmad Sahroni Minta Kapolres Langkat Disidang Etik Terkait Anggota DPRD Langkat yang Dikriminalisasi

Sedang Trending 3 hari yang lalu 17

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri segera menggelar sidang etik terhadap Kapolres Langkat Danu Pamungkas Totok terkait personil DPRD di Langkat yang diduga dikriminalisasi.

Sahroni mengaku sudah menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sewaktu personil DPRD Langkat Fraksi Nasdem, Zulihartono ditahan di Polda Sumut.

"Saya sudah langsung menelpon pak Kapolri waktu si personil legislatif ditahan di Polres dan dibawa ke Polda Sumut," kata Sahroni saat mengunjungi Kantor Nasdem Sumut, Jalan HM Yamin Medan, Jumat (23/9/2022).

"Akhirnya Pak Kapolri menyampaikan langsung kepada Kapolda. Saya protes keras terkait apa yang dilakukan oleh Polres Langkat," sambungnya.

Sahroni kecewa dengan tindakan arogan yang dilakukan Kapolres Langkat dengan mengkriminalisasi personil DPRD aktif yang sedang menjalankan fungsinya.

Ia menduga, Polres Langkat berkompromi dengan salah satu perusahaan yang akhirnya melaporkan personil legislatif tersebut.

"Dan akhirnya tak melalui mekanisme yang sesuai aturan hingga dijadikan tersangka dan ditahan," katanya

Bendahara Umum Partai Nasdem ini menyebut, apa yang dilakukan Polres Langkat sangat memalukan.

"Kapolri akhirnya memerintahkan Kadivpropam datang ke Polda Sumut untuk memeriksa. Tapi saya belum tahu tiba di mana hasil pemeriksaan tersebut. Yang saya dengar terakhir sudah diambil alih oleh Paminal Mabes polri untuk tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh Polres Langkat," ujarnya.

Sahroni mengatakan, sebagai ketua komisi III, ia akan mengawal kasus ini hingga menjadi acuan untuk para personil legislatif lain di Sumut dapat secara leluasa bekerja.

"Saya berharap ini akan jadi pelajaran, agar tak terjadi dan terulang kembali apa yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah berkompromi atau melakukan kongkalikong terhadap Polres Langkat yang akhirnya melakukan dengan segala langkah mengkriminalisasi personil DPRD," pungkasnya.

(cr14/www.tribun-medan.com).