Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi UU IKN

Sedang Trending 23 jam yang lalu 21
Jumat, 25 November 2022 17:41 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bernyanyi di sela penyerahan bibit tanaman keras untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari PPAD ke Kementerian PUPR di Kebun Bibit Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 21 November 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam programme legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023 kepada Badan Legislasi DPR. UU IKN sebelumnya telah disahkan pada medio Januari tahun ini.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

“Materi perubahan dalam UU ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita IKN secara optimal,” kata Yasonna dalam rapat bersama Baleg DPR, Rabu, 23 November 2022.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari, menyebut proses pengesahan UU IKN pada awal tahun ini telah mencurahkan perhatian, energi, serta waktu yang tidak sedikit.

Baca juga: Otorita IKN akan Menjadi Role Model Penataan Organisasi di Indonesia

“Bukankah baru selesai kerja kemarin? Lalu kemudian baru disahkan, muncul lagi ada revisi. Tentu ini menjadi sebuah analisa penting yang harus kita lakukan dan kami ingin lebih dalami lagi apa yang ingin dilakukan pemerintah,” kata Desy.

Tempo telah menghubungi Yasonna untuk mengkonfirmasi ihwal urgensi dan perubahan yang diajukan dalam RUU IKN ini. Namun, Yasonna mengarahkan untuk menghubungi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. “Sebaiknya ke leading sector Menteri PPN Bappenas,” kata Yasonna melalui pesan singkat, Jumat, 25 November 2022.

6 Fraksi Setuju, 2 Fraksi Menolak, 1 Fraksi Abstain

Dalam rapat kerja bersama Kemenkumham, sebanyak 6 fraksi menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra.

Sementara itu, dua fraksi menolak usulan ini, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai NasDem memilih untuk abstain. 

Anggota Baleg Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyebut fraksinya perlu waktu untuk mempelajari substansi usulan pemerintah soal revisi UU IKN ini. “Harus dipelajari itu, apakah ada kebutuhan revisi atau tidak, sehingga kita abstain,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Baca juga: Ajak Pengusaha Berinvestasi di IKN, Jokowi: Kesempatan Emas Tidak akan Terulang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






17 menit lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


1 jam lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


2 jam lalu

Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

Partai Demokrat menolak perubahan UU IKN untuk masuk dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas. Alasannya?


2 jam lalu

Indikator Keberhasilan Proyek IKN: Penduduk 5 Juta Orang, Konsistensi Kebijakan, . . .

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih akan sulit menarik minat investor.


2 jam lalu

Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan setelah IKN, Jakarta tetap menjadi provinsi yang dipimpin gubernur tapi tanpa ada wali kota atau bupati.


3 jam lalu

IDEAS: Revisi UU IKN Perkuat Dugaan Tak Ada Investor yang Minat Masuk

Rencana revisi UU IKN disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat pleno bersama Baleg DPR, Rabu lalu.


9 jam lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


13 jam lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.


21 jam lalu

Hyundai Siapkan Mobil Terbang dan Kendaraan Otonom di IKN Nusantara

Otorita IKN Nusantara menandatangani nota kesepahaman dengan Hyundai dan LG CNS dalam rangkaian KTT B20 di Bali untuk membentuk pusat riset.


22 jam lalu

Heru Budi Hartono Bicara Jakarta setelah Bukan Ibu Kota Negara, Bappenas Janji Bangun Lebih Baik

Heru Budi Hartono menggelar pertemuan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, di Balai Kota DKI.


Saksikan Video Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi UU IKN Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel