Bawaslu Ingatkan ASN Jangan Jadi Buzzer Saat Pemilu 2024

Sedang Trending 1 bulan yang lalu 31

Bawaslu secara spesifik memantu aktivitas masyarakat di media sosial jelang Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tak melanggar prinsip netralitas ketika menggunakan media sosial saat gelaran Pemilu Serentak 2024. Bawaslu juga mewanti-wanti agar ASN tak menjadi buzzer atau pendengung salah satu calon di jagat maya.

"Kami harapkan ASN tak termasuk buzzer yang kemudian membikin fitnah, hoaks dan lain-lain. Ini yang perlu kita jaga ASN ke depan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat membuka Rakornas Bawaslu dan Kepada Daerah terkait netralitas ASN, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Bagja menjelaskan, pihaknya memberikan perhatian spesifik pada media sosial karena aktivitas masyarakat di dalamnya dapat membikin eskalasi politik antar calon menjadi panas. Aktivitas yang memicu eskalasi lebih lanjut itu seperti penyebaran konten fitnah, hoaks, dan kampanye hitam.

Selain itu, lanjut dia, media sosial jadi perhatian  kasus karena terbukti sukses membikin kasus pelanggaran netralitas ASN meningkat. Saat Pemilu 2019, terdapat sekeliling 500-an kasus pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan saat Pilkada 2020, nomor pelanggarannya naik jadi sekeliling 1.000 kasus. "Pada 2020 tingkat pelanggaran besar karena media sosial salah satunya," kata dia.

Karena itu, kata Bagja, pihaknya berikhtiar melakukan pencegahan agar jumlah kasus pelanggaran tak meledak saat Pemilu 2024. Dia meminta para ASN untuk lebih lebih berhati-hati memberikan komentar, membagikan, maupun menyukai suatu postingan terkait peserta Pemilu 2024.

Kini, lanjut dia, tetap banyak ASN yang belum memahami bahwa suatu bentuk komentar masuk kategori pelanggaran prinsip netralitas. Misalnya, berkomentar 'ini calon presidenku, wis ganteng, bagus lagi'.

"Nah itu sudah termasuk pelanggaran netralitas ASN. Nyatanya, banyak ASN yang tak mengetahui (bahwa itu sudah bentuk pelanggaran netralitas)," ujar Bagja.

Bagja pun meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh instansi untuk mensosialisasikan ihwal netralitas di media sosial ini kepada ASN masing-masing. Upaya pencegahan itu diharapkan dapat menekan jumlah kasus pelanggaran netralitas saat Pemilu 2024.

Saksikan Video Bawaslu Ingatkan ASN Jangan Jadi Buzzer Saat Pemilu 2024 Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel