Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Sedang Trending 23 jam yang lalu 18
Jumat, 25 November 2022 17:00 WIB
Cina Hadapi Bubble Sektor Properti

TEMPO.CO, Jakarta - Bank sentral Cina (PBOC) akan menawarkan pinjaman dengan bunga rendah kepada perusahaan jasa keuangan agar bisa membeli obligasi yang diterbitkan oleh pengembang properti (developer).

PBOC berharap uang pinjaman tersebut akan meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis selama setahun terakhir. Sebuah sumber di PBOC mengatakan kebijakan itu diharapkan bisa menyelamatkan sejumlah pengembang swasta di Cina.

Cina telah meningkatkan dukungan dalam beberapa pekan terakhir untuk sektor properti, yang menjadi pilar satu perempat ekonomi Cina. Perekonomian Cina adalah yang terbesar kedua di dunia. Banyak pengembang saat ini gagal membayar kewajiban utang mereka dan terpaksa menghentikan pembangunan.

Baca juga: Jadwal Argentina vs Meksiko di Matchday Kedua Piala Dunia 2022: Saatnya Messi Cs Bangkit

Bank-bank terbesar di Cina pada Minggu ini menjanjikan mengucurkan kredit setidaknya US$162 miliar (Rp 2,5 triliun) untuk para pengembang. Pinjaman PBOC, melalui fasilitas pinjamannya, diperkirakan akan jauh lebih rendah daripada suku bunga acuan dan akan diterapkan dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini memberikan lebih banyak insentif kepada lembaga keuangan untuk berinvestasi di obligasi.

Setidaknya ada tiga pengembang swasta, di antaranya Longfor Group Holdings Ltd, Midea Real Estate Holding Ltd dan Seazen Holdings, yang menerima lampu hijau bulan ini untuk mengumpulkan full 50 miliar yuan  ($ 7 miliar) utang.

PBOC dalam beberapa bulan terakhir telah menggunakan fasilitas pinjaman untuk mendukung berbagai sektor di negara itu, di antaranya sektor transportasi, logistik, dan inovasi teknologi yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 atau didukung oleh kebijakan negara jangka panjang.

Dukungan Beijing untuk sektor properti menandai adanya pemutar-balikan kebijakan yang dimulai pada 2020 terhadap spekulan dan pengembang (developer) yang berutang dalam upaya mengurangi risiko keuangan. Namun, sebagai akibat dari tindakan keras tersebut, penjualan dan harga properti turun, pengembang gagal membayar obligasi dan menghentikan pembangunan. Penghentian proses pembangunan telah membuat marah para pemilik properti yang mengancam akan menghentikan pembayaran hipotek mereka.

PBOC juga berencana untuk menyediakan dana 100 miliar yuan (Rp 219 miliar) dalam bentuk fasilitas pembiayaan M&A kepada manajer aset milik negara terutama akuisisi proyek existent estat dari pengembang bermasalah. 

Sebelumnya media di Cina mewartakan pada Senin, 21 November 2022, kalau slope sentral Cina berencana untuk menyediakan 200 miliar yuan (Rp 438 miliar) dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada slope komersial hingga akhir Maret untuk penyelesaian perumahan.

Yi Huiman, ketua regulator sekuritas Cina, mengatakan Cina harus menerapkan rencana untuk meningkatkan neraca developer yang berkualitas baik. Sedangkan lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengatakan developer swasta di Cina menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi, dalam hal struktur utang dengan tekanan jatuh tempo jangka pendek yang lebih besar, dibanding developer BUMN, sehingga kreditur lainnya menjadi enggan untuk mengucurkan pinjaman.

Reuters | Nugroho Catur Pamungkas

Baca juga: Staf Khusus Presiden Jokowi Jadi Ketua Panitia Pertemuan Relawan di GBK Besok

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini






21 jam lalu

Properti The Maj Milik Gita Wirjawan di Bandung Dilelang Rp 314 Miliar

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. melelang aset berupa properti megah bernama The Maj Collection Hotel and Residences


23 jam lalu

Dubai Ikut Kecipratan Dampak Positif Piala Dunia 2022

Dubai ikut kecipratan dampak positif perhelatan Piala Dunia 2022 karena lokasinya dekat dengan Qatar.


1 hari lalu

Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

Pengamat mengatakan komitmen dari JETP itu tidak cukup. Karena transisi energi butuh Rp 500 triliun.


2 hari lalu

Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

Pemerintah diminta tak hanya mengandalkan pembiayaan transisi energi dari bantuan koalisi negara maju G7+ melalui JETP.


4 hari lalu

Kinerja Investasi 2023, BKPM: Optimis Tapi Waspada Geopolitik Global

BKPM menyatakan bahwa kondisi geopolitik planetary menjadi hal utama yang akan menjadi perhatian dalam pergerakan aliran investasi pada 2023.


8 hari lalu

Polisi Duga Ada Persoalan Utang di Balik Kasus Mayat Hidup Lagi

Polisi mendapat keterangan adanya persoalan utang yang membelit pria yang sempat jadi mayat, tapi hidup lagi.


8 hari lalu

Upaya Hapus Utang Setelah Deklarasi G20

Presidensi G20 Indonesia mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin yang totalnya mencapai US$ 12,9 miliar.


8 hari lalu

DPR Kritik Sri Mulyani Soal Utang 5,2 T ke Bulog: Seperti Disuruh Perang, Dikasih Pistol-pistolan

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyinggung Menteri Sri Mulyani soal utang pemerintah ke Bulog Rp 5,2 triliun yang hingga kini belum dibayar.


8 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Soal Penandatanganan Deklarasi KTT G20, Leaders' Declaration Alot Dibahas

Berita terkini pada petang ini dimulai dari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa Deklarasi KTT G20 sudah ditandatangani.


9 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


Saksikan Video Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel